MAKASSAR—Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, Senin (24/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Jufri membacakan sambutan Gubernur dan menyampaikan realisasi APBD 2024 yang masih bersifat unaudited. Ia juga menguraikan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran tersebut.
“LKPJ ini mencerminkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama setahun penuh, yang melibatkan dua Penjabat Gubernur. Sebelum masuk ke laporan keuangan, izinkan saya menyampaikan beberapa indikator positif perekonomian Sulawesi Selatan,” ujar Jufri.
Salah satu keberhasilan yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,56% pada 2019 menjadi 1,01% di 2023. Selain itu, pendapatan per kapita yang sempat terdampak pandemi mengalami pemulihan, mencapai Rp69,70 juta pada 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,66 pada 2019 menjadi 74,60 pada 2023, melampaui angka nasional.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,33% pada 2023, lebih baik dibanding rata-rata nasional sebesar 5,45%. Jufri juga menyoroti peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, kenaikan indeks kesehatan masyarakat menjadi 82,51, serta peningkatan kemantapan jalan dari 62,52% pada 2019 menjadi 75,37% pada 2023.
“Peningkatan ini merupakan hasil kerja keras bersama. Insya Allah, ini menjadi modal optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” kata Jufri.
Terkait kinerja keuangan daerah, ia melaporkan realisasi pendapatan daerah Sulsel hingga akhir 2024 mencapai Rp9,99 triliun atau 98,33% dari target APBD sebesar Rp10,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan penerimaan lainnya.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target Rp9,8 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai sektor pemerintahan, mulai dari urusan wajib dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga sektor penunjang dan pengawasan.
“Untuk urusan pelayanan dasar, dialokasikan anggaran lebih dari Rp5,2 triliun dengan realisasi mencapai 97,56%. Ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta perlindungan masyarakat,” pungkasnya. (*/4dv)
