Pembatasan Kunjungan Candi Borobudur: Pilihan Tidak Populer yang Justru Menyelamatkan

OPINI—Perdebatan soal pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur kerap dibingkai secara hitam-putih: antara menjaga warisan budaya atau menggerakkan ekonomi masyarakat. Seolah-olah keduanya mustahil berjalan beriringan.

Padahal, jika dilihat secara lebih jujur dan rasional, pembatasan kunjungan justru merupakan pilihan strategis yang tidak terhindarkan demi keberlanjutan Borobudur itu sendiri.

Borobudur bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah situs warisan dunia dengan nilai sejarah, spiritual, dan budaya yang tak tergantikan. Ketika situs semacam ini diperlakukan semata sebagai ruang konsumsi massal, maka kehancurannya bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan.

Fakta kerusakan struktural Borobudur seharusnya cukup menjadi alarm. Keausan batu tangga yang terus bertambah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tekanan pengunjung telah melampaui batas wajar.

Ini bukan asumsi, melainkan hasil pemantauan ilmiah jangka panjang. Membiarkan puluhan ribu orang naik-turun struktur berusia lebih dari seribu tahun sama saja dengan mempertaruhkan masa depan situs tersebut demi keuntungan jangka pendek.

Dalam konteks ini, pembatasan kunjungan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan elitis atau anti-rakyat. Justru sebaliknya, kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab lintas generasi. Kita sedang berbicara tentang hak generasi mendatang untuk tetap mengenal Borobudur dalam bentuk yang otentik, bukan sebagai replika dari batu-batu yang aus dan diganti.

Sering kali argumen ekonomi digunakan untuk menolak pembatasan. Kekhawatiran masyarakat lokal tentu valid. Penurunan jumlah wisatawan memang berdampak langsung pada pedagang kecil, pemandu wisata, dan pelaku usaha di sekitar kawasan.

Namun, menjadikan Borobudur sebagai mesin ekonomi tanpa rem sama saja dengan menggali lubang bagi sumber penghidupan itu sendiri. Ketika kerusakan mencapai titik tak bisa dipulihkan, pariwisata pun akan mati secara permanen.

Ironisnya, pembatasan kunjungan justru berpotensi meningkatkan kualitas pariwisata. Wisatawan yang datang tidak lagi sekadar berdesakan untuk berfoto, tetapi memiliki ruang untuk memahami makna, sejarah, dan nilai spiritual Borobudur. Pengalaman yang lebih tenang dan bermakna adalah fondasi pariwisata berkelanjutan, bukan sekadar angka kunjungan harian.

Masalahnya bukan pada kebijakan pembatasan itu sendiri, melainkan pada keberanian negara untuk melengkapinya dengan strategi pendukung. Pembatasan tanpa diversifikasi destinasi wisata, tanpa pemberdayaan ekonomi alternatif, dan tanpa pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat lokal memang berisiko melahirkan ketimpangan baru. Di sinilah negara sering kali berhenti setengah jalan.

Borobudur tidak bisa terus menanggung beban pariwisata massal sendirian. Kawasan sekitarnya harus dikembangkan sebagai ekosistem wisata, bukan sekadar pelengkap. Masyarakat lokal tidak boleh dibiarkan menjadi korban dari kebijakan konservasi yang tidak disertai keadilan ekonomi.

Pada akhirnya, pembatasan kunjungan Borobudur adalah keputusan yang tidak populer, tetapi perlu. Pilihannya sederhana namun berat: menjaga warisan budaya dengan segala konsekuensinya, atau mengeksploitasinya sampai habis demi kenyamanan sesaat. Dalam jangka panjang, hanya satu pilihan yang benar-benar rasional.

Menyelamatkan Borobudur hari ini berarti menunda sebagian keuntungan, demi memastikan bahwa keagungannya tetap bisa disaksikan esok hari. Dalam urusan warisan dunia, keberanian untuk berkata “cukup” justru menjadi bentuk kepemimpinan yang paling bertanggung jawab. (*)