MAKASSAR — Di tengah derasnya aliran investasi tambang dan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang terkandung di perut bumi Luwu Timur, kemiskinan ekstrem ternyata belum sepenuhnya hilang. Fakta ini menjadi ironi yang sulit diabaikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur pada 2025 masih berada di level 1,66 persen. Angka tersebut tidak hanya lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan, tetapi juga melampaui rata-rata nasional yang telah berhasil ditekan hingga di bawah satu persen.
Padahal, Luwu Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah terkaya sumber daya alam di Sulawesi Selatan. Aktivitas pertambangan skala besar selama bertahun-tahun menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah dan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Lantas, mengapa kemiskinan ekstrem masih bertahan di daerah yang setiap tahunnya menghasilkan nilai ekonomi triliunan rupiah?
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Marsuki DEA, menilai fenomena tersebut merupakan contoh nyata dari apa yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse (kutukan sumber daya alam).
“Daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” kata Marsuki, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebab, sektor pertambangan pada dasarnya merupakan industri padat modal yang lebih banyak mengandalkan investasi besar dan tenaga kerja dengan keahlian khusus.
Akibatnya, keuntungan ekonomi yang tercipta lebih banyak dinikmati pemilik modal dan kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan alam yang berlangsung di wilayah mereka sendiri.
Pendapatan sektor tambang memang tercatat sebagai penggerak utama PDRB daerah. Namun, tidak seluruh manfaat ekonomi tersebut mengalir ke rumah tangga masyarakat.
“Pertumbuhan ekonominya tinggi karena ditopang sektor tambang, tetapi masyarakat lokal belum tentu menikmati hasilnya. Dalam bahasa sederhana, ini bisa disebut sebagai PDRB semu. Angkanya besar, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara proporsional,” tegasnya.
Marsuki mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar. Di satu sisi terdapat sektor industri yang menghasilkan nilai ekonomi sangat besar, sementara di sisi lain masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertambangan terhadap ekonomi lokal. Kehadiran industri tambang dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat seperti UMKM, industri pengolahan, maupun usaha pendukung lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pemberdayaan yang tepat sasaran, hingga kemitraan yang lebih kuat dengan perusahaan tambang dinilai menjadi langkah yang mendesak.
“Bantuan sosial dan program pemberdayaan harus menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, kesehatan, kebersihan, dan pendidikan. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Bagi Marsuki, keberhasilan pembangunan daerah tambang tidak bisa hanya diukur dari besarnya PDRB atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah apakah kekayaan alam tersebut benar-benar mampu mengangkat taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kemiskinan ekstrem masih bertahan, berarti ada mata rantai pembangunan yang belum tersambung. Itulah pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
