TORAJA UTARA – Belasan tahun menetap di kawasan transmigrasi SP 2 Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara, sejumlah warga hingga kini belum mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka tempati.
Padahal, lahan tersebut telah menjadi tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan warga sejak mereka ditempatkan di kawasan transmigrasi. Namun, persoalan batas kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan permukiman transmigrasi masih menjadi kendala yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Kepastian kepemilikan tanah itulah yang kini kembali diperjuangkan warga. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara mulai melakukan identifikasi lokasi dan pengambilan titik koordinat bidang tanah warga, Selasa (17/11/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan pencocokan data dan pengusulan penerbitan sertifikat yang telah masuk dalam program tahun 2027.
Kepala Bidang Penyiapan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Toraja Utara, Anna Pambajeng Wulan Sari, S.Kom., mengatakan proses identifikasi dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap bidang-bidang tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya sejak 2012.
Menurut Anna, persoalan ini membutuhkan perhatian khusus karena bidang tanah warga berada di kawasan HGU Bumi Permata Allo. Karena itu, status dan batas lahan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum proses penerbitan SHM ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, Haer Herdiansjah, S.SiT., menjelaskan titik koordinat yang telah diambil akan diplot atau dicocokkan dengan peta kawasan transmigrasi dan peta pendaftaran tanah.
Apabila ditemukan indikasi tumpang tindih dengan kawasan perusahaan, pihaknya perlu melakukan analisis lebih lanjut melalui pencocokan peta kawasan transmigrasi dengan peta HGU.
Artinya, hasil pengukuran lapangan belum serta-merta menjadi dasar penerbitan sertifikat. Masih ada tahapan pemeriksaan kesesuaian data dan administrasi pertanahan yang harus diselesaikan.
Haer juga belum dapat memastikan waktu penyelesaian proses tersebut. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk memastikan bidang-bidang tanah warga telah masuk dalam daftar CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi).
Kejelasan calon penerima sebagai subjek hak dan calon lokasi sebagai objek bidang tanah menjadi bagian penting dalam proses pengusulan sertifikat.
Usai pertemuan dengan masyarakat, petugas Kantor Pertanahan bersama perwakilan warga kemudian turun langsung ke sejumlah rumah di kawasan transmigrasi.
Di lapangan, petugas mencocokkan nomor rumah dengan letak bidang tanah, sekaligus memperhatikan batas-batas lahan permukiman. Warga juga menyampaikan riwayat pengukuran sebelumnya, termasuk informasi mengenai batas antara kawasan transmigrasi dan area perusahaan.
Camat Awan Rante Karua, Hartugus Sandalinggi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sekitar tiga bulan sebelumnya.
Saat itu, masyarakat berharap Disnakertrans dan Kantor Pertanahan hadir langsung untuk mendengarkan serta menelusuri persoalan pertanahan yang selama ini mereka hadapi.

Harapan serupa disampaikan Badaruddin, salah seorang warga transmigrasi SP 2 Batu Lotong asal Wonosobo, Jawa Tengah. Ia mengaku telah menetap di kawasan tersebut sejak 2013.
Selama tinggal di Batu Lotong, Badaruddin menggantungkan kehidupan keluarganya dari bertani dan beternak. Namun, hingga kini ia belum memperoleh kepastian sertifikat atas tanah yang ditempatinya.
Menurut Badaruddin, persoalan batas kawasan HGU dengan permukiman transmigrasi menjadi salah satu kendala yang dirasakan warga.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari warga lama, masa HGU disebut telah berakhir sejak 1997. Meski demikian, sertifikat tanah warga belum diterbitkan karena masih terdapat garis batas antara kawasan perusahaan dan permukiman transmigrasi yang perlu diperjelas.
Ia berharap pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan dapat menuntaskan persoalan tersebut, bukan sekadar melakukan pendataan dan pengukuran.

Bagi Badaruddin dan warga lainnya, sertifikat tanah bukan hanya dokumen administrasi. Kepastian hak atas tanah menjadi jaminan bagi mereka untuk tinggal, mengelola lahan, serta melanjutkan kehidupan keluarga tanpa dibayangi ketidakjelasan status kepemilikan.
Kini, warga Batu Lotong menaruh harapan pada proses pencocokan data dan penelusuran batas HGU yang sedang dilakukan. Mereka berharap usulan penerbitan SHM pada 2027 benar-benar dapat diwujudkan sehingga penantian panjang atas kepastian tanah bisa segera berakhir. (4nny)







