SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura • Kabupaten Pinrang Borong Penghargaan Nasional di Temu Pendidik Nusantara XIII • Mutasi Polda Sulsel, Dirbinmas, Wadirbinmas dan Sejumlah PJU Berganti • GenBI UIN Alauddin Kenalkan Cinta Rupiah kepada Anak-anak Kampung Savana Lewat Belajar dan Bermain • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura • Kabupaten Pinrang Borong Penghargaan Nasional di Temu Pendidik Nusantara XIII • Mutasi Polda Sulsel, Dirbinmas, Wadirbinmas dan Sejumlah PJU Berganti • GenBI UIN Alauddin Kenalkan Cinta Rupiah kepada Anak-anak Kampung Savana Lewat Belajar dan Bermain •
News

Pemerintah Kaji Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah

503
×

Pemerintah Kaji Perppu Pembubaran Ormas Bermasalah

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com,- Pemerintah berpeluang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Hal itu dipertimbangkan, karena lamanya proses pembubaran ormas.

“Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan perppu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat, itu saja secara prinsip,” kata Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/5).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memimpin rapat terpadu rencana pembubaran ormas keagamaan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah juga sudah mengumpulkan sejumlah data untuk memperkuat bukti pembubaran.

“Setelah data valid mulai rekaman, video, siapa yang bicara, termasuk masukan dari seluruh daerah juga, Pak Menko memutuskan bahwa ini (HTI) sudah harus dibubarkan,” tegasnya.

“DPR juga akan paripurna membahas itu. Tapi sekarang, akan kita lihat mana yang lebih tepat, itu saja secara prinsip,” tambah Tjahjo. Pertimbangannya, warga itu boleh berserikat, namun harus berpegang pada asa tunggal Pancasila.

“Sebagai umat Islam melaksanakan kewajiban agamanya sesuai Al Quran dan hadis. Sedangkan Kristen sesuai pada Injil, begitu juga agama lainnya. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara harus tunduk pada peraturan,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji Indriyanto mengapresiasi sikap tegas pemerintah terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila, seperti HTI. Menurut dia, pemerintah bisa segera perppu untuk menambah pasal di UU Ormas. (*/4ld)

 

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com