MAKASSAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki kerja sama kelembagaan dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu partisipatif.
Penjajakan tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) serta Pusat Studi Gender, Anak dan Kependudukan (PPGAK) UNM, Senin (16/11/2026).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di seluruh tingkatan kelembagaan Bawaslu.
Menurutnya, keberadaan Pokja PPKS perlu didukung perangkat kelembagaan serta pendampingan dari pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap isu gender dan perlindungan perempuan.
“Hal ini terkait dengan tim Pokja PPKS di lingkup Bawaslu. Ada arahan dari RI untuk asistensi dengan stakeholder. Kami mencari kampus yang memiliki pusat studi gender dan konsen pada isu perempuan. Kami ingin melakukan kerja sama kelembagaan,” ujar Mardiana.
Selain penguatan PPKS, Bawaslu Sulsel juga melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk memperluas pengawasan partisipatif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Mardiana menyebut, kolaborasi dengan kampus menjadi salah satu upaya agar pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tetap berjalan.
Sebelumnya, Bawaslu Sulsel telah menjalin kerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk pelatihan relawan penegakan hukum pemilu.
“Tahun ini kita banyak kerja sama dengan kampus. Kemarin, kami kerja sama dengan UMI untuk pelatihan relawan penegakan hukum Pemilu. Kampus menjadi mitra strategis. Ke depan, kita upayakan dapat menjalin kerja sama strategis dengan UNM. Harapannya, mahasiswa banyak terlibat dalam pengawasan partisipatif,” tuturnya.
Pihak UNM menyambut positif penjajakan tersebut. Kepala LP2M UNM bersama Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Studi Gender, dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menyatakan kesiapan untuk membahas peluang kolaborasi sesuai mekanisme kelembagaan.
Pihak UNM menilai isu gender, kependudukan, perlindungan perempuan, serta penanganan kekerasan seksual merupakan bagian dari bidang yang selama ini menjadi perhatian kampus.
“Kami merespons kemungkinan kerja sama ke depan. Kami mengikuti prosedur Bawaslu secara nasional,” jelas perwakilan LP2M UNM.
Sebagai langkah lanjutan, pihak LP2M UNM mengusulkan agar penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dikemas dalam forum yang melibatkan mahasiswa.
Dengan begitu, kerja sama tidak hanya ditandai penandatanganan dokumen kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang sosialisasi awal mengenai peran Bawaslu dan pentingnya pencegahan kekerasan seksual.
“Mungkin bisa langsung MoU di ballroom untuk menghadirkan mahasiswa. Sekaligus sosialisasi awal dan penandatanganan MoU,” ungkapnya.
Puncak kolaborasi tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
Melalui penjajakan ini, Bawaslu Sulsel berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi mitra dalam penguatan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran publik dan memperluas pengawasan pemilu yang partisipatif. (Y5l)













