SELAYAR – Pertemuan lintas sektor UPT Puskesmas Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dibuka secara resmi oleh Camat Buki, Ince Abd. Rachman, S.Sos, di ruang aula Puskesmas Buki, Senin (24/7/2017).
Selain membuka rangkaian pertemuan lintas sektor triwulan kedua tahun 2017, Camat Buki, Ince Abd. Rachman hadir mendampingi rombongan Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Bidang kesmas, Surianti, S.Si, Apt bersama jajaran kepala seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kepala bidang Kesmas, Surianti, S.Si. Apt tiba di Puskesmas Buki bersama Kepala sub bagian hukum dan perencanaan, Nurwahidah, S.Kom yang didampingi oleh Kepala seksi Farmasi, Nurcaya, SKM, serta Kepala seksi Rujukan, Anwar, SE.
Rangkaian pertemuan yang bertujuan untuk memaksimalkan peran lintas sektor akreditasi puskesmas ini turut dihadiri oleh tujuh orang kepala desa bersama segenap jajaran RK/RT/, kepala dusun serta unsur pimpinan dan anggota BPD se Kecamatan Buki.
Pernyataan tersebut dilontarkan Kepala Puskesmas Buki, Burhanuddin, SKM kepada wartawan usai menghadiri pertemuan lintas sektor yang turut melibatkan para tenaga guru dan kepala sekolah se Kecamatan Buki.
Akreditasi berkala mutlak dilakukan setiap tiga tahun sekali dalam rangka untuk mendorong tercapainya target peningkatan mutu pelayanan puskesmas.
Akreditasi puskesmas memiliki arti yang sangat penting dan tengah menjadi tranding topic dalam berbagai forum-forun pertemuan yang melibatkan tenaga puskesmas dan kesehatan di seluruh wilayah penjuru tanah air, terang pria berkacamata yang sebelumnya menenmpati jabatan sebagai Kepala seksi Yanfar (pelayanan farmasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar itu.
Pelaksanaan persiapan akreditasi puskesmas diakui Burhanuddin akan melibatkan sejumlah komponen terkait yang nantinya akan masuk ke dalam ranah persiapan akreditasi puskesmas.
Tim lintas sektor akan menjadi pendukung yang sekaligus akan bertindak selaku tim penguji. tim bentukan yang terdiri dari unsur camat, kepolisian, TNI-AD, lurah/kepala desa, RT/RW, kepala lingkungan, pengurus PKK, organisasi kepemudaan, pemerintah, rumah sakit daerah, swasta, institusi pendidikan, tokoh agama, lembaga pemuka adat, tokoh masyarakat, dan pengurus pokja desa sehat ini nantinya akan bertugas melakukan penilaian terhadap kemajuan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas untuk menentukan tepat atau tidaknya sasaran pelayanan kesehatan dengan mempedomani prinsip kemajuan berbasis inovasi, pungkasnya. (fdl/4shr)
