MAKASSAR – Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Puskesmas se-Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).

Kehadiran Sri Sulsilawati dalam agenda tersebut menunjukkan komitmen jajaran Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung penguatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam prosesi pelantikan, Wali Kota mengambil sumpah dan janji jabatan para kepala puskesmas yang akan memimpin fasilitas layanan kesehatan di berbagai wilayah Kota Makassar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Sri Sulsilawati menilai pelantikan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar. Suasana khidmat mewarnai jalannya pengambilan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen para pejabat yang dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Dalam arahannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap para kepala puskesmas yang baru dilantik mampu menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan mudah diakses masyarakat.

Bagi Dinas Pertanahan Kota Makassar, momentum pelantikan ini menjadi bagian dari semangat bersama seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik. Kehadiran Sri Sulsilawati sekaligus menegaskan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang semakin optimal. (Ag4ys/4dv)

709