MAKASSAR, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat ini akan segera melakukan roadshow atau kunjungan lawatan untuk menemui sejumlah anggota Dewan Pembina Persakmi Sulsel.
Kunjungan tersebut direncanakan untuk memberikan memberikan pandangan kepada anggota Dewan Pembina tentang kedudukan, peran dan fungsi Persakmi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya, serta memberikan pemahaman, bahwa Persakmi hadir menjadi mitra dan solusi atas masalah pembangunan kesehatan bangsa.
Hal itu terungkap dalam rapat pengurus DPD Persakmi Sulsel di Warkop Ardan Masogi, Makassar, Minggu (16/2), yang dihadiri hampir seluruh pengurus inti DPD Persakmi Sulsel, serta turut dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, yang juga Ketua Dewan Etik Persakmi Sulsel, Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed.
Anggota Dewan Pembina yang dimaksud antara lain Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala OPD misalnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKKBN, Kepala Dinas Sosial dan sebagainya.
Issu lain yang cukup hangat mmenjadi bahan perbincangan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Uji Kompetensi bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang terus menuai protes keras terutama bagi SKM di Indonesia.
Menurut Andi Mansur Sulolipu, SKM, M.Kes., STR bagi SKM adalah cacat hukum, karena dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan No.36 tahun 2014 terutama pada Pasal 21 ayat 1, yang mengatur, bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.
Sementara lanjut Andi Mansur, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, Pasal 4 ayat 3 menyatakan, bahwa Peserta Uji Kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan Program Vokasi dan Program Profesi, sementara SKM itu adalah bukan pendidikan vokasi dan juga bukan pendidikan profesi melainkan pendidikan akademik.
Merespon masalah tersebut, maka Persakmi Sulsel bekerjasama dengan IAKMI Sulsel berencana untuk menggelar seminar nasional yang akan membahas STR dan UKOM untuk Siapa? Serta menunjuk salah satu Staf Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Mansur Sadidi, SKM, M.Kes, sebagai Ketua Panitia.
Kegiatan seminar Nasional tersebut direncanakan akan dilaksanakan di kabupaten Sopeng usai Pemilihan Presiden Republik Indonesia yaitu 26 hingga 28 April 2019 yang juga akan dirangkaikan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja
Persakmi Sulsel serta Pelantikan pengurus, yang diupayakan dapat dihadiri Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah. (*/464Ys)
