MAKASSAR – Pemerintah Pusat berencana akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta akan mencabut subsidi listrik 900 VA, tentunya akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku, kondisi saat ini membuat kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN maupun APBD karena pasti terbatas sehingga harus mencari sumber pendapatan lain.
“Kondisi saat ini membuat pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada APBN maupun APBD. Di sulsel kita terus berusaha membuka jaringan dan kerjasama sekaligus mensupport serta memberi kemudahan dunia usaha,” ucap Nurdin saat ditemui dirumah jabatannya, Kamis (5/9/2019).
Supaya lebih survive yang kedua ciptakan regulasi-regulasi yang meringankan pengusaha terutama investor untuk berinvestasi di Sulsel. “Saya kira Indonesia khususnya sulsel punya citra yang positif,” jelasnya.
Pemprov Sulsel terus berusaha melakukan langkah dalam membuka investasi yang sebesar-besarnya di sulawesi selatan.
“Beberapa waktu yang lalu, kita telah melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha besar di jakarta dan semuanya mencitrakan positif,” terangnya.
Nurdin juga menyebut, provinsi sulsel mempunyai modal yang besar, seperti surplus listrik, kedua mempunyai direct ekspor dan direct call, dan ketiga sumber daya alam kita sangat melimpah. “Nah saya kira siklus rantai ini akan bekerja dengan baik,” jelas mantan Bupati Bantaeng.
Gubernur sulsel menambahkan pencabutan subsidi listrik dan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti akan memberatkan masyarakat. Sehingga ini harus menjadi cambuk bekerja lebih maksimal lagi.
“Saya kira rencana pencabutan subsidi listrik dan kenaikan iuran BPJS kesehatan menjadi cambuk serta motivasi. Kita kalau terus di subsidi kita akan menjadi manja,” tutupnya. (*)
