MAKASSAR — Antrean panjang BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memaksa pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota hingga 30 persen kepada pemerintah pusat. Lonjakan permintaan terjadi setelah konsumen BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi akibat perbedaan harga yang cukup besar.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean mulai berangsur terurai. Namun, pemerintah tetap mengevaluasi kebutuhan pasokan karena peningkatan suplai yang dilakukan Pertamina belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan permintaan.
Evaluasi tersebut dilakukan Andi Sudirman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Iswana Migas Sulsel di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM. Pergeseran konsumen dari produk nonsubsidi ke BBM subsidi turut membuat permintaan terhadap BBM bersubsidi melonjak.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” ujarnya.
Di tengah lonjakan permintaan tersebut, Pertamina sebenarnya telah meningkatkan pasokan BBM ke Sulsel secara signifikan. Pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) bahkan telah mencapai sekitar 1.300 KL dalam kondisi tertentu.
Namun, tambahan pasokan itu belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan antrean. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi akibat migrasi pengguna perlu dihitung secara khusus agar kebutuhan kuota Sulsel dapat dipetakan secara akurat.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” kata Andi Sudirman.
Karena itu, Pemprov Sulsel meminta Pertamina melakukan analisis terhadap dampak migrasi konsumen tersebut. Hasil analisis akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM Sulsel.
Pemprov Sulsel kemudian mengajukan penambahan kuota sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Di sisi lain, kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran daring yang diberlakukan untuk membantu mengurai antrean ditegaskan bukan kebijakan permanen. Menurut Andi Sudirman, kedua kebijakan itu hanya menjadi langkah sementara selama kondisi pasokan dan antrean BBM belum sepenuhnya normal.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen,” tegasnya.
Ia memastikan kebijakan tersebut akan dicabut secara bertahap setelah pasokan BBM dinilai kembali aman dan antrean dapat dikendalikan. Pembelajaran daring akan dikembalikan ke pembelajaran tatap muka, sementara penerapan ganjil-genap juga akan dihentikan.
“Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya. (Y5l)
