JENEPONTO — Bupati Jeneponto Paris Yasir meminta jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia memerintahkan perangkat daerah turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memastikan persoalan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Paris Yasir saat memimpin Coffee Morning bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Jeneponto Aspa Muji, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat terkait. Kelangkaan BBM menjadi salah satu persoalan utama yang dibahas karena dampaknya mulai dirasakan masyarakat.
Paris menilai kondisi di lapangan harus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah. Karena itu, OPD terkait diminta mengecek langsung situasi SPBU, distribusi BBM, hingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
“Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai kita mengambil kebijakan hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap,” kata Paris Yasir.
Menurutnya, persoalan BBM tidak berhenti pada sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar. Gangguan pasokan dapat memicu dampak berantai terhadap transportasi, perdagangan, nelayan, pelaku usaha hingga pelayanan publik.
Karena itu, Paris meminta persoalan tersebut tidak dibebankan hanya kepada satu OPD. Pemerintah daerah harus membangun koordinasi lintas sektor untuk mengetahui titik persoalan sekaligus memastikan setiap keluhan masyarakat mendapat tindak lanjut.
“Kita tidak ingin hanya mengetahui masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” tegasnya.
Selain BBM, Coffee Morning juga membahas ketersediaan gas dan kondisi kelistrikan yang turut menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah diminta memetakan persoalan secara jelas sebelum melakukan koordinasi dengan instansi maupun pihak terkait.
Paris juga menyinggung pelaksanaan Work From Home (WFH). Ia mengingatkan perubahan pola kerja aparatur tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.
Setiap perangkat daerah, kata dia, tetap harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan meski terdapat penyesuaian sistem kerja.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto kini dituntut tidak sekadar menginventarisasi persoalan, tetapi bergerak memastikan kondisi riil di lapangan dan menghadirkan solusi atas keluhan masyarakat, terutama terkait kebutuhan energi yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. (5353)
