MAKASSAR – Pengurus Besar Persaudaraan Nelayan Indonesia (PB-PNI), yang merupakan salah satu sayap Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), rencananya akan segera menggelar Diklatsar tahap I tentang hukum bagi Nelayan, pada November 2020 ini.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PB PNI Ilham Syam, S.Si, SH, kepada Media Sulsel melalui saluran Media Sosial WhatsApp, Sabtu, (24/10).
Menurut Ilham Syam, nelayan di beberapa pulau di Sulawesi Selatan dan Barat yang sehari hari mengais rezeki dengan menangkap ikan, akan mendapat bekal pendidikan hukum dengan materi kelas dan praktek yang bersentuhan langsung dengan pekerjaannya sehari hari.
Ilham Syam berharap dengan keikutsertaannya dalam Diklatsar I PB PNI, nelayan memahami dan sadar hukum , sehingga masalah yang kerap terjadi di laut dapat diminimalisir dan pelanggaran administrasi pun tidak lagi terjadi.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, panitia mewajibkan kepada seluruh calon anggota yang akan bergabung sebagai Pengurus dan Anggota wajib mengikuti Diklatsar I yang di gelar Pengurus Besar (PB) Persaudaraan Nelayan Indonesia (PNI).
Kegiatan tersebut rencananya akan digelar di kota Makassar, yang nantinya diharapkan dapat melahirkan praktisi dan duta hukum serta mendapatkan Fasilitas dari BAIN HAM RI berupa sertifikat dan KTA PB PNI BAIN HAM RI secara gratis. (*/464Ys)
