MAKASSAR—Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah menyebutkan, ada beberapa poin yang disepakati bersama untuk penyelesaian percepatan pembangunan jalur Kereta Api, Makassar – Parepare di Pangkep dan Maros termasuk membentuk tim percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk Pangkep dan Maros.
Muhammad Arafah mengatakan, pekan depan nantinya akan kembali di evaluasi pembebasan lahan di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengetahui sejauh mana lahan ini telah dibebaskan untuk Pangkep dan Maros ini.
“Pekan depan rencananya akan rapat membahas kelanjutan pembebasan,” kata Arafah, belum lama ini.
Ia menambahkan, sejauh ini pembebasan lahan di dua daerah tersebut progresnya cukup bagus.
“Pangkep itu sudah 95 persen, dan Maros sudah menghampiri 70 persen. Targetnya di Juni untuk menyelesaikan pembebasan lahan ini,” jelasnya.
Arafah menyebutkan nantinya diawal Kereta Api Makassar-Parepare diharapkan akan beroperasi dari Stasiun Tanete Rilau-Palanro.
“Dan tahun 2022, jalur Tonasa-Garongkong bisa dioperasikan,” sebutnya
Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Jumardi mengungkapkan bahwa kendala pembangunan infrastruktur ini adalah lahan bukan hanya di sini tapi di tempat lain juga.
“Khusus proyek ini di Pangkep dan Maros terjadi penolakan, karena nilai ganti rugi sangat rendah, Mungkin karena ekspektasi masyarakat terlalu tinggi karena ini proyek strategis nasional tapi lama kelamaan sudah berubah di masyarakat karena sosialisasi sudah masif kita lakukan bahwa ini pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, semua harus mendukungnya,” paparnya.
Jumardi mengungkapkan, dengan dukungan dari masyarakat semua pengadaan lahan dapat selesai dalam waktu 2 bulan kedepan, paling lambat sehingga konstruksi bisa dipercepat.
Dari data yang dipaparkan Jumardi beberapa waktu lalu, saat ini untuk pembebasan lahan sendiri, jalur Maros dengan panjang 19,3 Km, kebutuhan lahan ada 938 bidang dengan lahan yang terbayarkan 555 bidang, dan belum ada 302 bidang.
Stasiun, Depo dan Balayasa ada 314 bidang, yang sudah dibayarkan ada 143 bidang dan belum 147 bidang.
Pangkep dengan panjang jalur 40,9 km dengan kebutuhan lahan 2.196 bidang yang telah dibayarkan sebanyak 1.852 bidang dan belum terbayar 164 bidang.
Sedangkan untuk stasiun dan sidding track panjang 9,5 Km dengan kebutuhan lahan 628 bidang yang terbayarkan 57 bidang dan belum 541 bidang.
Jalur Barru, panjang 45,3 Km dan sidding track ke pelabuhan Garongkong 3,5 km , sudah selesai pengerjaan konstruksinya. Sedangkan untuk, stasiun kebutuhan lahan 230 bidang dengan lahan dibayarkan 145 bidang dan belum ada 85 bidang. Dan konsolidasi Garongkong, ada 39 bidang dan saat proses pengukuran dan inventarisir BPN. (*)
