SUNGGUMINASA—Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni menerima kunjungan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Muh Ikhsan Hatta.
Kunjungan ini guna melaporkan dan mengkoordinasikan progres kegiatan dilapangan terkait rencana pembangunan Bendungan Je’nelata di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.
Muh Ikhsan Hatta mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mulai melakukan pembayaran tanah atau lahan.
“Mudah-mudahan tidak lama lagi dilakukan pembayaran sambil kita menunggu ketersediaan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalau sudah tersedia anggarannya di DIPA PPK Pengadaan Tanah, Insya Allah kita tinggal Koordinasi dengan BPN Gowa untuk kita musyawarah bentuk ganti ruginya kemudian kita lakukan pembayaran,” jelasnya saat diterima di ruang kerja Wakil Bupati Gowa, Selasa (18/5/2021).
Dirinya menambahkan, kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Je’nelata yang saat ini sudah diukur sekitar 131 hektar terdiri dari 500 bidang tanah dari total bidang tanah yang akan masuk dalam pembebasan lahan sebesar 3.004 bidang dengan luas 1.722,28 hektar.
“Jadi yang pembebasan lahan pertama merupakan lahan yang di wilayah area tubuh bendungan, yaitu area kerja. Sekaligus sebagai lokasi jalur keluar masuknya material pembangunan bendungan,” jelas Ikhsan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin yang ikut mendampingi pihak BBWSPJ menjelaskan kalau akan dilakukan pengukuran tahap selanjutnya.
“Rencana di Bulan Juni akan dimulai pengukuran tahap kedua sebanyak 1.500 bidang tanah dan segera berkoordinasi dengan BPN untuk kesiapan tim pengukurnya,” jelasnya.
Sementara, Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni berharap pembangunan Bendungan Je’nelata bisa berjalan dengan baik, sukses dan tidak ada kendala.
“Tentu hal ini bisa terwujud jika semua masyarakat itu mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pihak Pompengan dan Pertanahan. Karena masyarakat di Manuju itu siap membantu pemerintah apalagi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Bendungan Je’nelata disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, seperti tahapan pengadaan tanah yaitu pembebasan dan pengukuran lahan.
“Tentu harus ada kejelasan baik dari harga dan pengukuran, semua itu harus jelas baik dari tim appraisal harus sejelas-jelasnya dan mudah-mudahan tidak ada pihak ketiga yang bisa membuat suatu masalah di Jenelata ini,” lanjutnya.
Dirinya yakin dan percaya dengan transparansi dan keterbukaan ini masyarakat akan menerima dengan baik, apalagi pembangunan Bendungan Je’nelata karena ini juga kepentingan bersama.
“Tentu dengan penjelasan dari Pompengan maupun Pertanahan dengan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi maka Insya Allah masyarakat Manuju akan menerima apa yang akan dilaksanakan oleh Pompengan,” tandasnya. (*)
