Senator Yasin Welson Pertanyakan Utang Indonesia: Apakah Kita Akan Berutang Terus Hingga Dunia Kiamat?

Senator Yasin Welson: Pertanyakan Utang Indonesia, Apakah Kita Akan Berutang Terus Hingga Dunia Kiamat?
Anggota DPD MPR RI, HM Yasin Welson Lajaha (tengah)

JAKARTA – Komite IV bersama tim anggaran Komite I, II, III DPD RI melakukan Rapat Kerja membahas kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal serta dana Transfer ke Daerah, dalam RAPBN 2019, di ruang rapat Komite IV DPD RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ketua Komite IV DPD RI, DR H Ajiep Padindang SE, MM berharap pemerintah dapat menyelesaikan segala komitmen yang telah di bahas sebelumnya.

“Kami dari Komite IV Berharap Pemerintah dapat menyelesaikan komitmen-komitmen yang telah di bahas sebelumnya terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal dan Transfer Dana Desa,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komite IV, HM Yasin Welson Lajaha memaparkan, sejumlah persoalan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara terkait dengan segala kebijakan pemerintah pusat yang berlaku di daerah, seperti halnya, gaji perangkat/ lembaga adat, gaji perangkat kerohanian dan karyawan honorer.

“Saya baru kurang lebih 40 hari bekerja disini, setelah saya melakukan sosialisasi 4 pilar di daerah. Banyak saya memperoleh inspirasi, ada masyarakat saya yang bertanya kenapa hutang kita tidak pernah terbayar, apakah kita akan berutang terus menerus hingga dunia kiamat?”

“Dan mengapa perangkat kerohanian dan perangkat adat tidak pernah tersentuh, karena hal ini juga menyangkut bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya,” papar Lajaha.

Berita Lainnya

Di kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan Prof Dr Mardiasmo MBA Ak yang mewakili Menteri Keuangan RI menanggapi pemaparan senator Asal Sultra itu mengaku salut dengan Yasin Welson karena baru 40 hari dilantik dirinya telah memikili wawasan yang bagus.

“Meski baru 40 hari dilantik, tetapi wawasanya sungguh luar biasa, hal tersebut juga senantiasa saya sampaikan ke presiden, jadi memang tidak mungkin APBN bisa menggetarkan Indonesia”

“Oleh karena itu bagimana peran Gubernur, Bupati, Walikota dan para Senator Daerah dapat mengoptimalkan peran swasta,” paparnya sembari menambahkan suatu hal yang tidak mungkin jika ingin mensejahterakan rakyat hanya dengan mengharapkan APBN dan APBD. (*/bas/shar)

 

Berita Terkait