MAKASSAR—Total APBD Pokok 2024 yang disepakati DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel adalah senilai Rp10,028 triliun. Hal ini setelah dilakukan penetapan bersama melalui Rapat Paripurna, Senin malam, 6 November 2023. Menjadikan Sulsel provinsi ke empat yang ketuk palu untuk APBD Pokok tahun 2024.
“Hari ini kita di ruangan yang terhormat ini mengambil keputusan yang penting bagi kepentingan dan masa depan Sulawesi Selatan. Karena APBD ini adalah uangnya rakyat Sulsel, bukan uangnya gubernur, maka penggunaan uang ini, perencanaannya dan pertanggungjawabannya harus mendapat persetujuan DPRD Sulsel,” kata Bahtiar Baharuddin.
Bahtiar menyebutkan, APBD sebagai salah satu alat instrumen membangun Sulsel. Rancangan APBD Pokok Sulsel sudah sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Digunakan, seperti mendukung dan menyukseskan Pilkada Serentak 2024, memberikan solusi terhadap perubahan lingkungan dan daerah yang tantangannya begitu kuat akhir-akhir ini, yang disebabkan antara lain, kondisi dunia ketersediaan pangan seluruh dunia bermasalah.
Ada 22 negara yang tidak mau mengekspor bahan pangannya. Kemudian perang yang memengaruhi atas barang di seluruh dunia. Serta el-nino yang berkepanjangan dan ini semua menjadi tantangan bagi Indonesia.
Ia mengapresiasi kecerdasan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel bersama dan berdialog dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi yang bisa membaca dan melihat kondisi ril dan memfokuskan anggaran untuk sektor yang ril menjadi kebutuhan masyarakat.
Fokus utama dari APBD Sulsel untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Sehingga alokasi akan besar untuk program petani, peternak dan nelayan.
Bahtiar menjelaskan, pertama peningkatan produksi pertanian yang selama ini surplus padi dan jagung. Serta komoditas lain di bidang holtikultura yang memungkinkan menjadi alat ungkit baru bagi pembangunan pertanian di Sulsel.
Kedua, sektor peternakan yang dialokasikan lebih besar di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sektor perikanan dan kelautan.
“Oleh karenanya ketiga sektor ini dijamin dan disinergikan dengan kegiatan yang tersebar di seluruh OPD, dan tentu juga swasta serta partisipasi masyarakat Sulsel,” sebutnya.
Beberapa program yang dihadirkan Bahtiar misalnya ketahanan pangan budidaya pisang dan bantuan unggas, rumpon dan rumah ikan.
Sehingga diharapkan APBD ini menjadi alat pengungkit perekonomian yang baru tumbuh 5,00 persen. Selanjutnya, APBD ini bisa menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada angka 8,7 persen (data BPS Maret 2023). Serta, APBD ini menjadi instrumen untuk menyelesaikan dan mengurangi stunting yang hari ini Sulsel masih pada angka 27,2 persen dengan sasaran capaian 14 persen di 2024.
“Oleh karenanya skenario skema APBD 2024 adalah skema terbaik yang bisa kita lakukan. Hasil dialog yang sangat intensif dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulsel dan TAPD. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih,” pungkasnya. (*/4dv)
