MAKASSAR – Pemerintah Kota makassar Didukung kementrian Agraria Tata dan Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Makassar, berkomitmen dalam menyelesaikan sertifikat seluruh aset pemerintah sesuai aturan hukum.
Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Andi Bakti Djufri, menuturkan, Penerbitan sertifikat tanah ini menjadi skala prioritas, baik BPN maupun pemerintah kota.
“Sertifikat ini berkaitan dengan aset pemerintah kota yang harus dilindungi. Apalagi, BPN belum pernah menerbitkan sertifikat tanah pemerintah kota sejak 2008 lalu,sehingga upaya ini akan terus ditingkatkan, kata Andi Bakti.
“Tahap ini dari 20 lebih bidang yang diajukan pemerintah, pihaknya baru menyelesaikan untuk 20 bidang. Selebihnya akan diselesaikan, kemudian menyusul kelengkapan dokumen,” imbuhnya.
Sertifikat Ini akan semakin menguatkan kepastian hukum, juga menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. (*/UDN)
