MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) melalui Sekretaris Jenderalnya, Suhardiman, SE, SH dan disaksikan Pengurus DPW BAIN HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan Surat Keputusan DPD BAIN HAM RI Kota Makassar, kepada Herman Nompo, ST. SH. MT, Jum’at (5/6).
Ketua Umum DPD BAIN HAM RI Kota Makassar, Herman Nompo, dihadapan pengurus DPP BAIN HAM RI dan DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan menerangkan untuk langkah awal DPD BAIN HAM RI Kota Makassar akan melakukan investigasi proyek yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pasalnya dua izin ini merugikan keuangan daerah dan negara.
“Banyak Proyek di Makassar tanpa IMB dan AMDAL sesuai laporan masyarakat sehingga harus diusut,” tegas Herman di depan Pengurus DPP dan DPW BAN HAM RI.
Lebh lanjut Herman mengatakan, bahwa laporan masyarakat menjadi dasar investigasi dan Pemerintah Kota Makassar harus terbuka sesuai kebutuhan data dari laporan masyarakat yang merasa terkena dampak dari proyek tanpa Amdal.
Ketua Bidang Hukum DPP BAIN HAM RI, Danial Maksud, SH mendukung program kerja Investigasi DPD BAIN HAM RI Kota Makassar dan pengadaan Klinik hukum di tingkat Kelurahan di Kota Makassar.(*/464Ys)
