MAKASSAR—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar segera melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi hingga tingkat nasional.
Pelaksanaan Musrenbang ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimulai pada minggu pertama Desember, dua tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Musrenbang RKPD Tahun 2026, yang mencakup tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, serta Forum Perangkat Daerah, akan mengacu pada Surat Edaran Nomor 3/SETDA/000.7.1/XI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Mediasulsel.com, Senin (9/12/2024), tahapan pelaksanaan Musrenbang tersebut dijadwalkan sebagai berikut:
- Rembuk Warga atau Pra-Musrenbang: 16–27 Desember 2024
- Musrenbang Kelurahan: 7–13 Januari 2025
- Musrenbang Kecamatan: 15–24 Januari 2025
Proses ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. (*/4dv)
