MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berupaya memperkuat mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat untuk menyusun program pembangunan. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memaparkan tiga mekanisme strategis yang menjadi fondasi proses perencanaan ini dalam diskusi di program Bappeda Corner, Selasa (10/12/2024).
Berbicara dalam podcast yang dipandu Nawal El Saadawi dan disiarkan melalui kanal YouTube Bappeda Makassar, Supratman menguraikan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi secara komprehensif.
“Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Di sisi lain, setiap anggota DPRD Makassar juga sedang melaksanakan reses di dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dituangkan dalam pokir,” jelas Supratman, politisi Partai Nasdem yang telah menjabat tiga periode ini.
Ia menambahkan bahwa aspirasi yang terkumpul selama reses akan dirangkum berdasarkan dapil masing-masing dan dibahas dalam rapat paripurna. Proses ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur prioritas pembangunan.
“Sebagai contoh, di dapil saya (dapil 4), semua usulan dan keluhan dari masyarakat dirangkum menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, kita bawa ke rapat paripurna untuk disepakati bersama,” ujar Supratman.
Ketua DPRD ini juga menekankan pentingnya kesinambungan antara fungsi pengawasan dan penganggaran oleh DPRD. Hal ini, menurutnya, adalah kunci untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jangan sampai apa yang kita awasi tidak sinkron dengan proses penganggaran. Sepanjang program tersebut berpihak pada kepentingan rakyat, tentu kami akan mendukung penuh,” tegasnya.
Diskusi ini mencerminkan komitmen DPRD dan Bappeda Makassar untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, dengan menempatkan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama penyusunan kebijakan. Program Bappeda Corner sendiri menjadi ruang dialog strategis untuk menjelaskan proses dan transparansi perencanaan pembangunan kepada masyarakat luas. (*/4dv)
