MAKASSAR—Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi menghadiri kegiatan Coffee Morning yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin (27/9/2021).
Salah satu agenda dalam rapat tersebut yakni sosialisasi Program Kerja terkait Strategi Pemeriksaan Investigatif yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Paula H Simatupang.
Paula menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari gagasan BPK Perwakilan Sulsel mempermudah dan mempercepat pemeriksaan dari sebuah pengelolaan keuangan daerah.
“Itu bagian dari gagasan saya sebagai peserta diklatpim, propose-nya itu saya ajukan dalam rangka membuat satu terobosan ya mempermudah, mempercepat. Sehingga, teman-teman aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kerugian negara bisa dilakukan percepatan-percepatan,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut Paula, program ini masih dalam tahap memulai, sehingga butuh aturan dan arahan dari pimpinan BPK ditingkat pusat untuk kemudian menerapkan program tersebut.
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel berharap kehadiran BPK dalam Coffee Morning ini menjadi sinergitas antara Pemprov Sulsel dengan BPK.
Salah satunya, kata Plt Gubernur, Perwakilan BPK bisa memberikan arahan sekaligus melihat langsung prakondisi dan penilaian laporan tahunan anggaran Pemprov Sulsel.
“Kami ingin lebih dekat lagi. Ada tim-tim perwakilan (BPK) untuk melihat prakodinsi dari penilaian laporan tahunan keuangan kita agar tahun depan kinerja keuangan kita bisa lebih baik,” ungkapnya.
Plt Gubernur juga menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih teliti dalam pengelolaan keuangan daerah dan tidak melakukan kesalahan yang sama. “Saya sudah sampaikan hati-hati OPD yang mengulang keselahan yang sama dengan menjadi objek yang kemudian menjadi temuan,” tegasnya.
Dalam Coffee Morning tersebut, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kanwilkumham dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Penandatanganan Deklarasi Nilai-nilai Budaya Kerja, dan Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Plt Gubernur Sulsel. (*)
