JENEPONTO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda utama penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna DPRD Jeneponto, Jumat (28/11/2025).
Hadir secara langsung Bupati Jeneponto, Paris Yasir, Ketua DPRD Jeneponto Didis Suryadi, Wakil Ketua I Irmawati, Wakil Ketua II Muh. Basir, Pj. Sekda Jeneponto, Maskur, Forkopimda.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I Irmawati, dengan penyerahan Ranperda APBD 2026 dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD untuk kemudian memasuki pembahasan sesuai mekanisme legislatif. Sekaligus penandatanganan berita acara sebagai tanda dimulainya proses penyusunan APBD secara resmi.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir memaparkan, arah kebijakan Ranperda APBD 2026. Paris menegaskan bahwa APBD disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
“Prioritas utama kita tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat. Kami berharap pembahasan ini berjalan lancar dengan masukan konstruktif dari seluruh fraksi.” ungkap Bupati Jeneponto, Paris Yasir.
Selanjutnya, tujuh fraksi DPRD Jeneponto menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda APBD 2026, yakni, Fraksi Partai NasDem–Perindo, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PKB, Fraksi PPP–Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Nurani Keadilan Umat
Masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi, kritik membangun, serta sejumlah catatan strategis terkait pembangunan daerah, layanan publik, penguatan ekonomi, hingga pemerataan infrastruktur.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir kembali angkat bicara dengan menanggapi seluruh pandangan fraksi, Paris memastikan setiap masukan akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan bersama DPRD.
Rapat Paripurna Tingkat I ini menjadi pijakan awal dalam penyusunan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026—dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jeneponto pada tahun 2026 nantinya. (*)
