MAKASSAR—Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membuka rapat monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan provinsi sulsel triwulan lll tahun anggaran 2021, di hotel Claro, Senin (25/10/2021).
Andi Sudirman mengatakan pihaknya akan memilah program yang akan menjadi prioritas pembangunan kedepan, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan anggaran.
“Kita akan memfilter prioritas-prioritas, keseimbangan sistem keuangan kita dan target-target kedepan kita urutkan dengan baik,” terangnya. .
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan sejauh ini progres realisasi anggaran hingga triwulan ke lll sudah berjalan baik.
“Kalau kita lihat secara rata-rata serapan angggaran berada pada kisaran 60-70 persen. Itu sudah bagus,meski tidak bisa di pungkiri masih ada yang masih dibawah itu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan beberapa masalah ditemui selama pengelolaan anggaran. Sehingga berdampak pada realisasi. Seperti adanya isu refocusing menjadi salah kendala OPD ragu dalam jalankan program.
“Refocusing menjadi bagian permasalahan sebab masing-masing OPD itu menunggu standby apakah akan di refocusing atau tidak. Ada keraguan seperti itu. Kedua, kadang juga pemerintah pusat melalukan pemotongan sehingga target yang sudah kita tetapkan tidak tercapai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Setidaknya, ada 9 OPD Pemprov Sulsel masuk Daftar terendah realisasi APBD Triwulan Ke-tiga ini. Paling bawa ada Dispora Sulsel Rp1.232 triliun realisasi Rp44,315 miliar atau 3,60 persen, fisik 13,26 persen.
Diatasnya, Biro Hukum Rp21, 012 Miliar realisasi Rp1,592 Miliar atau 7,58 persen, fisik 28,90 persen. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp76,642 Miliar, realisasi Rp25,883 Miliar atau 33,77 persen, fisik 45,27 persen.
Selanjutnya, UPT Pelatihan Kesehatan Rp3,914 Miliar realisasi Rp1,699 Miliar atau 43,42 persen, fisik 46,23 persen. Dinas Perindustrian Rp37,409 Miliar realisasi Rp17,133 Miliar atau 45,80 persen, fisik 46,57 persen.
Dinas Ketahanan Pangan Rp43,927 Miliar realisasi Rp21,099 Miliar atau 48,03 persen, fisik 49,58 persen. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Rp 494 Miliar, realisasi Rp183 Miliar atau 37,11 persen, fisik 49,60 persen. (*)
