MEDAN—Demokrasi Indonesia dinilai semakin jauh dari rakyat dan makin terkonsentrasi di tangan elite politik. Hal itu mengemuka dalam Dialog Publik Analisis Kritis 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digelar Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada Medan, Sabtu (26/4/2025).
Pengamat Politik dari UINSU, Dr Faisal Riza, MA menilai demokrasi Indonesia saat ini berjalan setengah hati. Meski secara formal tetap ada, namun kontrol dan arah demokrasi lebih didominasi kalangan elite.
“Demokrasi kita ini separuh otoriter. Para akademisi memang belum menyatakan demokrasi kita hancur, tapi faktanya demokrasi hari ini adalah demokrasi para elite. Politik juga milik mereka,” tegas Faisal.
Menurutnya, manuver politik elite saat ini justru membingungkan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Karena itu, peran masyarakat sipil dan mahasiswa menjadi penting untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kita perlu dorong perombakan kabinet agar diisi orang-orang yang memang berpengalaman. Tapi kita juga harus tetap kritis terhadap akrobat politik yang dipertontonkan para elite,” tambahnya.
Dalam diskusi itu, Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH mengingatkan bahwa hukum di Indonesia masih rentan disusupi kepentingan politik. Ia menilai sistem hukum belum sepenuhnya mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
“Seringkali hukum dan etika justru diabaikan dalam proses politik. Budaya hukum kita masih rendah dan belum mampu melahirkan keadilan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd menyoroti rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar. Ia menyebut sekitar 26 persen fasilitas pendidikan di Indonesia masih butuh perbaikan.
“Pemerintah memang fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi sektor lain seperti pendidikan juga harus jadi prioritas. Belum lagi kurikulum yang terus berganti tanpa dampak signifikan,” ungkapnya.
Menurut Putra, perubahan kurikulum yang tidak konsisten justru membuat peserta didik menjadi korban kebijakan.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham S Rambe, SH menilai komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan kabinetnya masih belum maksimal. Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kita sebagai masyarakat sipil harus tetap kritis dan memberi masukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan merakyat,” ujarnya.
Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan enam bulan. Ia menyoroti sektor ekonomi dan demokrasi yang dinilai mengalami penurunan.
“Enam bulan ini kita melihat ada kelemahan di banyak sektor. Kita ingin memberi masukan konstruktif, khususnya terkait efisiensi anggaran dan program prioritas seperti MBG agar tidak menimbulkan ketimpangan,” pungkas Wira. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter : Rizky Zulianda
