MAKASSAR—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengapresiasi kegiatan workshop mengenai kebijakan dana desa di Sulsel.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, bersama Kadis PMD Sulsel Muh Saleh, dalam acara pembukaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023 se-Sulsel.
Andi Darmawan mengatakan, atas nama Pemprov Sulsel menyampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan dari Komite IV DPD RI yang dipimpin langsung Anggota Komite IV DPD RI Tamzil Linrung, Analisis Kebijakan Ahli Madya, P Dewi Setyarini, PPUPD Ahli Madya, Abraham Pieter Simon Tenlima, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Rizal Suhali.
“Kami juga tentunya sangat mengapresiasi kegiatan workshop hari ini, semoga dapat berkontribusi besar dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa,” ungkap Andi Darmawan Bintang dalam sambutannya, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat, 16 Juni 2023.
Menurut dia, kebijakan dana desa yang merupakan program prioritas pemerintah secara konsisten jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
Untuk Pemprov Sulsel sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 telah menerima dana desa sebesar Rp18 triliun untuk 2.255 desa dan saat ini 2023 sudah naik menjadi 2.266 desa, bertambah 11 desa baru di Kabupaten Takalar.
“Sesuai peruntukan dana desa telah digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” lanjutnya.
Untuk itu, setiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, melalui penyempurnaan berbagai kebijakan dana desa.
“Berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) di 2.255 desa yang ada di Sulsel dapat meningkat signifikan desa yang berstatus mandiri,” katanya.
Dimana, tahun 2021 berjumlah 112 desa dan tahun 2022 bertambah menjadi 235 desa. Selain itu, menurut status desa sangat tertinggal dari 38 desa pada tahun 2021 menjadi 11 desa di tahun 2022. (*/4dv)
