Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmemberikan prestasi kepada Nurdin Abdullah penghargaan Tokoh Hutan sosial kategori Tokoh penggerak level kebijakan.
Nurdin Abdullah menerima lansung penghargaan Tokoh penggerak level kebijakan,dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik indonesia Siti Nurbaya Bakar, Didampingi Mentri Koperasi dan UKM RI,Teten Masduki, di auditorium Prof soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto Senaya, Jakarta Pusat (28/11).
Pemberian penghargaan ini merupakan tindaklanjut program apresiasi tokoh hutan sosial pilihan tempo tahun 2019 yang bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Gubernur sulsel Nurdin Abdullah mengaku,dalam memajukan hutan dan mensejahterakan masyarakat dibutuhkan sinergitas dengan semua stekholder terkait,agar semuanya berjalan sesuai target yang diharapkan.
“Contoh program produktifitas jagung,karena tidak terjadinya sinergitas yang baik maka lokasi penanaman jagung sudah masuk kedalam kawasan hutan,dan ini tentunya secara lansung akan merusak kelestarian hutan,” Ungkap Nurdin.
“Inovasi dan terobosan baru harus dilakukan,untuk menghasilkan sentra produksi baru,yang mampu meningkatkan kwantitasnya,” Jelasnya.
Nurdin juga berkelakar,Danau yang bisa dilintasi mobil hanya ada disulsel karena terjadinya pendangkalan bahkan danau bisa ditanami tanaman perkebunan saat musim kemarau.
Lebih jauh Nurdin menekankan, sinergitas anggaran dan program baik ditingkat pusat,Provinsi maupun kab/kota di Sulsel. Anggaran sudah cukup memadai, bahkan bantuan dana desa dari pusat bisa digunakan untuk perhutanan sosial.
“Kunci untuk mengatasi permasalahan selama ini adalah inovasi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait,” tegasnya.
“Pemerintah Provinsi Sulsel akan terus mendorong penganggaran keuangan daerah ke kabupaten sebagai lokus kegiatan dan terus berupaya meningkat dari tahun ketahun, seperti pada tahun ini sekitar 300 milyar dan pada tahun 2020 mendatang sekitar 500 milyar harapannya terjadi pusat2 peetumbun ekonomi baru,” Tutupnya.
Sementara itu Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengaku perhutanan sosial merupakan bagian dari nuansa kebangsaan karena memberikan hak kepada masyarakat dalam mengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya yang selama ini terkesan ilegal.
“Presiden tidak mau lagi mendengar adanya ilegal, padahal rakyat yang mengelola perhutanan sosial, sambil menceritakan pengalaman, saya memberikan SK sampai ada masyarakat menangis karena haknya selama ini baru diakui negara,” Pungkasnya.
Mentri Koperasi dan UKM RI,Teten Masduki menjelaskan Salah satu transformasi ekonomi adalah Perhutanan Sosial, dimana terbuka akses lahan memungkinkan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kegiatan perhutanan sosial.
“Struktur ekonomi kita yang terbesar 99% dikuasai oleh pelaku usaha besar dan usaha kecil hanya menguasai 1% inilah ketimpangan yg rawan terjadi dari aspek sosial,maka presiden memerintahkan untuk kerjasama lintas sektoral termasuk usaha sektor kehutanan menjadi tumbuh dan berkembang,dengan model kemitraan usaha diarahkan ke komoditi yang punya ekonomi tinggi,jelasnya.
Penting membangun UMKM yang terintegrasi sehingga dapat terpenuhi suplay change, mulai dari bahan baku sampai produk ekspor, mengingat saat ini impor kita masih lebih besar dibanding ekspor, sebutnya.
“Salah satu contoh hasil hutan bukan kayu seperti Bambu sekarang lagi dicari untuk kebutuhan lokal dan dunia sehingga produk unggulan ini harus terus dikembangkan karena mempunyai sosial impage tinggi dan berdampak dalam menjaga lingkungan,” Tutupnya. [*]
