MAKASSAR—DPRD Kota Makassar resmi menyepakati proyeksi APBD Pokok 2026 dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang digelar Senin (17/11/2025). Proyeksi anggaran tersebut ditetapkan sebesar sekitar Rp5,1 triliun.
Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026, Ray Suryadi Arsyad, menyebut kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan APBD Pokok 2026. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD tetap memberi catatan serius terhadap proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan menurun.
“Proyeksi pendapatan tahun 2026 mengalami penurunan 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibanding tahun 2025. Karena itu DPRD menekankan perlunya strategi pendapatan yang lebih agresif dan adaptif,” kata Ray dalam laporannya.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, DPRD mengeluarkan beberapa rekomendasi kunci. Di antaranya, optimalisasi penerimaan daerah, terutama pajak dan retribusi yang harus dijalankan secara konsisten. DPRD juga mendorong digitalisasi penuh sistem perpajakan daerah untuk menutup kebocoran potensi pendapatan.
Selain itu, Ray menegaskan pentingnya penguatan kinerja BUMD agar dapat menambah dividen bagi kas daerah, serta perlunya membuka sumber pendapatan baru, khususnya dari sektor digital dan ekonomi kreatif.
Pada sisi belanja, DPRD meminta pemerintah kota mengarahkan anggaran pada program prioritas yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Termasuk pembangunan stadion, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan untuk UMKM dan infrastruktur dasar.
“Belanja modal tetap harus dijaga agar proyek strategis tidak terhambat,” tegas Ray.
Dengan kesepakatan ini, DPRD memastikan bahwa APBD Pokok 2026 dapat disusun tepat waktu dan tetap berpijak pada prinsip efisiensi, keberlanjutan, serta manfaat langsung bagi masyarakat. (Ag4ys/4dv)
