Ibnu: PD Parkir Salah Mengartikan Retribusi Parkir
Ibnu: PD Parkir Salah Mengartikan Retribusi Parkir

MAKASSAR—Kepala UPTD Parkir Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Ibnu, menilai, bahwa selama ini PD Parkir salah mengartikan retribusi parkir.

Hal itu disampaikan Ibnu, saat memberikan tanggapan kepada Mediasulsel.com, Rabu (25/11/2020) terkait adanya kesimpangsiuran informasi tentang wilayah pengelolaan PD Parkir yang dikeluhkan sejumlah Juru Parkir yang ada di kota Makassar.

“PD Parkir yang salah mengartikan Retribusi Parkir, karena sesuai sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009, retribusi parkir itu hanya dua, yaitu Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir,” tegas Ibnu.

Lebih lanjut Ibnu menjelaskan, bahwa semua lahan di depan toko atau usaha, masuk sebagai pajak parkir, dan dibayarkan ke Bapenda Kota Makassar, sementara wewenang PD Parkir adalah retribusi parkir, yaitu daerah tepi jalan.

“Lahan parkir di depan ruko tempat usaha merupakan daerah pajak parkir. Yang menjadi milik PD Parkir adalah tepi jalan umum dan tempat khusus parkir,” lanjut Ibnu.

Sementara itu Humas PD Parkir kota Makassar, Asrul, saat diklarifikasi perihal daerah perparkiran menerangkan, bahwa yang namanya parkir harus di kelola oleh PD Parkir.

“Namanya parkir ya kami PD Parkir yang kelola. Jika ada juru parkir yang membayar pajak parkir ke Bapenda, maka daerah tersebut harusnya bebas parkir,” imbuh Asrul.

Lebih lanjut Asrul mengatakan, bahwa yang membayar pajak parkir adalah pengusaha atau badan usaha parkir yang memiliki dasar hukum, bukan jukir yang membayar ke Bapenda baru menarik uang di lokasi yang merupakan area pajak parkir.

“Jika ada jukir yang membayar pajak parkir dan mengambil retribusi uang dari kendaraan parkir itu kan sudah salah. Mereka yang mengelola parkir membayar pajak parkir itu pengusaha atau badan usaha parkir yang memiliki dasar hukum bukan jukir,” tegas Asrul.

Lebih lanjut Asrul menghimbau agar masyarakat pengguna parkir selalu membayar kepada juru parkir resmi dengan cara meminta karcis parkir kepada petugas tersebut.

“Jangan kita bayar uang parkir jika tidak ada karcis atau struk parkirta, mintaki pada yang parkir karcis parkir, jika benar dia juru parkir. Banyak mengaku juru parkir tapi tidak ada karcis parkirnya, itu namanya parkir liar,” tutup Asrul kepada awak wartawan mediasulsel.com. (70n)