OPINI—Gelombang kekerasan seksual di Indonesia kian menggila. Dalam hitungan bulan di awal 2025 saja, publik diguncang deretan kasus mengerikan, pelakunya bukan hanya kriminal jalanan, tapi juga dokter, guru besar, bahkan aparat kepolisian. Dari ruang periksa rumah sakit, kediaman akademisi, hingga markas polisi, kehormatan korban direnggut tanpa belas kasihan. Fakta-fakta ini menampar kesadaran kita: negeri ini benar-benar darurat kekerasan seksual.
Kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius. IDN Times (11/4/2025) melaporkan, di awal 2025 saja, publik dikejutkan serangkaian kasus dengan pelaku mulai dari dokter, akademisi, hingga aparat kepolisian.
Pada Maret 2025, seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung diduga memerkosa pendamping pasien dengan modus pemeriksaan darah. Korban dibius, lalu diserang secara seksual di ruang pemeriksaan pada 18 Maret 2025.
Kasus lain menimpa 13 mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang guru besar di kediaman pribadinya. Tak kalah mengejutkan, mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja, dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak berusia enam, 13, dan 16 tahun, serta memproduksi konten yang menyebar hingga ke Australia.
Di Sulawesi Selatan, kabar memilukan datang dari Kabupaten Bone. Seorang perempuan 22 tahun diperkosa oleh kakaknya sendiri (28) dan ayah kandungnya (50). Potret tragis ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di negeri ini sudah berada di luar batas nalar sehat.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, hingga April 2025 sudah ada 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melaporkan, angka kekerasan seksual naik lebih dari 50% dibanding 2023. Angka ini diyakini hanya puncak gunung es, masih banyak kasus yang tak terlaporkan. Situasi ini menunjukkan Indonesia benar-benar dalam kondisi darurat kekerasan seksual.
Akar Masalah: Sekularisme dan Kapitalisme
Sistem kapitalis yang berlandaskan sekularisme telah menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai luhur. Tidak ada lagi pedoman yang sahih untuk mengatur interaksi laki-laki dan perempuan; semua dibebaskan atas nama liberalisme. Sistem pendidikan sekuler gagal membentuk pribadi bertakwa dan berkepribadian Islam (syakhshiyah Islam). Tanpa pemahaman agama, manusia akan mengikuti hawa nafsu, bukan standar halal-haram.
Kapitalisme juga menciptakan ketimpangan ekonomi. Distribusi kekayaan timpang membuat banyak perempuan harus bekerja hingga larut malam demi menopang keluarga, meningkatkan risiko keselamatan. Tak sedikit pula yang terjerat eksploitasi seksual dan pornografi, seringkali dibungkus sebagai tuntutan pekerjaan atau industri hiburan.
Konten vulgar kini mudah diakses melalui media mainstream maupun media sosial. Industri pornografi bahkan menjadi komoditas menguntungkan dalam kapitalisme, bernilai miliaran dolar di pasar global. Bisnis ini justru memperparah kejahatan seksual, sementara regulasi yang ada tak mampu menghentikannya.
UU TPKS: Belum Menjawab Masalah
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 bertujuan melindungi perempuan. Namun, isinya sarat nilai liberal, seperti konsep sexual consent dan hak reproduksi yang membuka ruang liberalisasi seksual. Regulasi buatan manusia tak akan efektif jika rasa takut kepada Allah telah hilang.
Islam: Solusi Tuntas Kekerasan Seksual
Islam menawarkan aturan lengkap mengatur naluri seksual secara preventif dan kuratif. Sistem pendidikan berbasis akidah Islam akan membentuk akidah kuat, keluarga yang paham agama, dan masyarakat yang menegakkan amar makruf nahi mungkar. Negara akan melarang segala hal yang mendekati zina, termasuk sexual consent dan perzinaan.
Allah berfirman:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra: 32)
Secara kuratif, hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi tegas: rajam bagi pezina muhshan (sudah menikah), jilid 100 kali dan pengasingan setahun bagi ghairu muhshan (belum menikah). Hukuman ini memberikan efek jera sekaligus menghapus dosa pelaku.
Darurat kekerasan seksual adalah masalah sistemik. Perlindungan sejati hanya terwujud jika aturan Islam diterapkan secara kaffah melalui institusi negara khilafah yang bersumber dari wahyu Allah, bukan sistem sekuler yang menuhankan kebebasan. Dengan penegakan syariat, masyarakat akan hidup aman dan terjaga kehormatannya. (*)
Wallahu a’lam.
Penulis: Ina Aprianti, S.Pd (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.






