MAKASSAR—Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan Rapat Monev Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, PBJ Strategis, Hibah dan Pokir Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023 dan 2024 berfokus pada pencegahan. Ada tiga yang diminta termasuk hibah.
“Hibah juga menjadi perhatian KPK dikarenakan perlu berhati-hati dalam memberikan hibah yang tidak bermanfaat untuk Pemerintah Kota. Pak walikota bilang kalau sifatnya fisik itu tidak menjadi masalah karena kelihatan. Sedangkan apabila nonfisik, ini yang agak sulit kita melihat seperti apa nonfisik itu,” katanya usai Rapat Monev yang bertempat di Ruang Sipakalebbi, Lt 2, Balaikota Makassar, Kamis (28/03/2024).
Dia juga mengatakan Rapat ini dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Makassar dan menindaklanjuti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Pertemuan hari ini bersama KPK dengan tujuan mencegah hal-hal yang sifatnya bisa membuat SKPD terlupa dengan kegiatan yang harusnya sesuai dengan prosedur atau regulasi yang ada,” ucapnya. (*/4dv)
