MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi dinilai tak bisa lagi mengandalkan kekuatan masing-masing daerah. Konektivitas, investasi lintas wilayah, dan kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman saat memandu Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi bersama instansi terkait.
Jufri mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membaca struktur ekonomi masing-masing wilayah, mengidentifikasi persoalan, menyatukan perspektif, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif.
Menurutnya, Sulawesi memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional dengan potensi sumber daya alam, pertanian, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
“Seperti kita ketahui, Sulawesi memiliki potensi yang semakin penting dalam peta pembangunan nasional, seperti potensi sumber daya alam, pertanian, dan lain sebagainya,” kata Jufri.
Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi tanpa pengelolaan yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, keberlanjutan, serta sinergi antardaerah.
“Kita harus memahami bahwa potensi itu akan menjadi kekuatan pembangunan kalau kita kelola dengan kebijakan yang terintegrasi berbasis data, dilakukan berkelanjutan dan melibatkan sinergi antar daerah,” lanjutnya.
Jufri menegaskan, pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Karena itu, konektivitas ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang harus diperkuat bersama.
“Tidak ada suatu daerah yang bisa tumbuh optimal kalau berjalan sendiri. Pertumbuhan sebuah wilayah akan semakin kuat ketika konektivitas ekonomi antar daerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah, serta semua pemerintahan terlibat saling memperkuat,” jelasnya.
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Sonny membawakan materi bertajuk “Memahami Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, sedangkan Medrilzam menyampaikan materi “Penguatan Kinerja Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masing-masing wilayah sekaligus mendorong pola pembangunan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berbasis data.
Dengan potensi ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi, kolaborasi antardaerah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan. (70n)
