Kadis PMD Sulsel: Digitalisasi desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulsel Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, usai membuka Bimtek unit usaha Bumdes se kabupaten Jeneponto Selasa (10/11/2020).

JENEPONTO—Tahun depan, pengalokasian Dana Desa akan fokus pada tiga aspek yakni, ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa dengan memperkuat program padat karya tunai melalui Bumdes.

Diketahui, dana desa merupakan kebijakan pengalokasian anggaran untuk mendorong pembangunan dan mempercepat roda perekonomian di pedesaan.

Selain itu, kebijakan pengalokasian dana desa juga mempertimbangkan karakteristik desa dan kinerja desa. Misalkan, difokuskan pada penguatan pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulsel Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, usai membuka Bimtek unit usaha Bumdes se kabupaten Jeneponto Selasa (10/11/2020).

Ashari menyatakan bahwa untuk digitalisasi desa, pemerintah akan fokus dalam meningkatkan konektivitas desa dan transformasi ekonomi di pedesaan dengan model digital.

“Jadi saya harap tahun depan, 82 desa yang ada di Kabupaten Jeneponto ini dapat menganggarkan di APBD Desanya untuk program digitalisasi desa,” ucap Ashari.

Ia menambahkan bahwa dengan program digitalisasi desa banyak yang hal yang bisa kita dapatkan dari program diditalisasi desa yang dikelola Bumdes, misalnya semua produk yang ada di desa dapat dijual dengan program digitalisasi desa tersebut.

Apalagi kata Ashari, Bapak Gubernur Sulsel saat ini fokus dalam pergerakan roda perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi Bumdes yang ada melalui digitalisasi desa.

“Ekonomi desa harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi digital. Salah satunya melalui mendorong produk yang diproduksi di desa bisa bersaing dan dapat dipasarkan melalui program digitalisasi desa,” imbuh Ashari.

Menurut Ashari, keberhasilan di desa bisa mengembangkan produk dalam negeri dan bisa bersaing dengan produk dari luar adalah kemudahan akses internet.

“Untuk mencapai itu, pemerintah harus mampu meningkatkan akses internet hingga ke desa dan meningkatkan kapasitas produksi desa agar dapat bersaing serta mendorong pemanfaatan produk desa untuk kebutuhan nasional,” pungkasnya. (*)