Advertisement - Scroll ke atas
Makassar

Kasi Trantib Mariso Ikuti Rakornas Bersama Mendagri Bahas Pendataan Lahan Milik Daerah

413
×

Kasi Trantib Mariso Ikuti Rakornas Bersama Mendagri Bahas Pendataan Lahan Milik Daerah

Sebarkan artikel ini
Kasi Trantib Mariso Ikuti Rakornas Bersama Mendagri Bahas Pendataan Lahan Milik Daerah
Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman (Kasi Trantib) Kecamatan Mariso, Rusdi, S.Sos., M.M., mewakili Camat Mariso dalam kegiatan Zoom Meeting Nasional bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, yang diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, Jum'at (31/10/2025).

MAKASSAR—Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman (Kasi Trantib) Kecamatan Mariso, Rusdi, S.Sos., M.M., mewakili Camat Mariso dalam kegiatan Zoom Meeting Nasional bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, yang diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, Jum’at (31/10/2025).

Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan pendataan lahan milik pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) sebagai langkah strategis mendukung program pembangunan fisik Gerai Pergudangan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya mempercepat proses pendataan dan pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang jumlahnya cukup besar. Upaya ini, kata dia, bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis potensi daerah.

Empat Fokus Utama Pendataan

Mendagri menjabarkan empat kriteria utama lahan yang perlu menjadi fokus pendataan, yakni:

  • Lahan yang sudah bersertifikat milik pemerintah daerah.
  • Lahan yang belum bersertifikat namun memiliki bukti penguasaan yang sah.
  • Lahan yang sedang dalam proses sertifikasi atau penataan administrasi.
  • Lahan yang potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi, gerai, atau koperasi desa.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, total lahan BMD yang telah terdata secara nasional mencapai 2.696 bidang. Angka ini menjadi fokus evaluasi pemerintah untuk memastikan seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara produktif, berdaya guna, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Langkah percepatan pendataan ini akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kecamatan Mariso, untuk menyatukan langkah dalam memperkuat basis ekonomi rakyat.

Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga terkait, program Gerai Pergudangan dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan. (70n/Ag4ys/4dv)

error: Content is protected !!