OPINI—Papua masih menjadi bagian negara Indonesia, jika diabaikan terus menerus bisa jadi akan senasib Papua nugini yang telah terpisah. Kenapa hal itu terjadi? Kasus demi kasus sering menjadi momok hangat yang diperbincangkan. Seakan rakyat di Papua dianaktirikan.
Dari kasus Freeport kekayaan emas yang diabaikan hingga kasus kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hingga saat ini belom ada penyelesaian masalah. Dan kini wilayah bagian papua menderita kelaparan hingga ada yang meninggal.
Presiden Jokowi mengatakan masalah penanganan kelaparan di Papua Tengah sangat kompleks. Pertama daerah tersebut memiliki musim ekstrem yang mana tanaman tidak dapat tumbuh. Selain itu kondisi geografis wilayah yang cukup sulit untuk menyalurkan logistik.
Belum lagi kata Presiden masalah keamanan. Pilot tidak berani menurunkan pesawatnya yang membawa logistik karena alasan keamanan.
bencana kekeringan melanda dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibatnya, warga di Distrik Agandugume dan Lambewi kelaparan. Bahkan, enam warga dilaporkan meninggal dunia. Satu di antaranya anak-anak.
Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan, sebelum meninggal dunia, para korban mengalami lemas, diare, panas dalam dan sakit kepala (serambinews.com 31/07/23).
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menepis kabar bahwa 6 warga Papua meninggal karena kelaparan. Ia mengatakan penyebab meninggalnya para warga adalah bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Ma’ruf meminta TNI-Polri dan BNPN mengantisipasi kejadian yang sama terulang.
“Sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan,” kata Ma’ruf kepada wartawan di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (detikNews.com 2/8/23).
Sungguh sangat miris, kelaparan di Papua sampai menghilangkan nyawa. Musibah ini konon sudah berlangsung lama namun terlalu banyak rintangan untuk menyelesaikan. Dan baru dilirik ketika ada korban, apakah harus menunggu korban? Ironisnya, Papua kaya SDA, bahkan ada PT Freeport sejak lama. Seharusnya menjadi kesimpulan wilayah ini jauh dari kata kemiskinan.
Kasus ini menggambarkan betapa ada ketimpangan pembangunan di wilayah Papua yang sejatinya kaya, apalagi RI sudah merdeka 78 tahun. Tata kelola pendistribusian perekonomian yang belom merata.
Titik permasalahan yang harus diselesaikan adalah sumber masalah yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Masalah dinyatakan selesai ketika hal itu sudah tidak menimbulkan masalah dan perbincangan lagi. Akar persoalan ini bisa disebut aturan yang mengatur perekonomian di Papua.
Keamanan juga ikut andil dalam hal ini, sebab sangat berkaitan pengelolaan SDA dan warga primitif yang masih ada di Papua. Ketika permasalahan perekonomian dari pengelolaan SDA dikelola mandiri oleh negara terselesaikan. Tentunya tidak akan menimbulkan cabang permasalahan lainnya.
Pemilihan Sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat membahayakan rakyat. Sehingga dibutuhkan sistem ekonomi dan politik Islam. Sejatinya hak prerogatif pengelolaan SDA serta pemberdayaan SDM sehingga kemandirian diperoleh, sehingga perolehan hasil untuk dikembalikan kepada rakyat.
Islam memiliki sistem ekonomi politik yang mensejahterakan semua wilayah, tanpa melihat potensi wilayah. Dalam naungan sistem Islam, semua rakyat akan hidup sejahtera tanpa terkecuali.
Tidak luput menjadi peringatan, meskipun permasalahan ini adalah musibah. Namun ada musibah yang memang akibat dari ulah manusia itu sendiri.
Sebagimana dalam disebutkan dalam QS: Ar-Rum: 41
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Wallahua’alam bi shawab. (*)
Penulis
Sri Rahmayani, S.Kom
(Aktivis Pemerhati Rakyat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
