MAKASSAR –Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) melaksanakan bimbingan tekhnis pengelolaan SIPP dan SP4N-Lapor,yang dihadiri Pimpinan OPD Provinsi suawesi selatan ,Sulawesi barat dan Sulawesi tengah di hotel swissbel ujung pandang (17/10).
Desianto hariyoso,Kepala sub bidang (Kasubid) perencanaan dan pengelolaan SIPP kemenpan RB mengaku, tujuan dari kegiatan ini untuk menindaklanjuti surat menteri PAN RB tentang tindak lanjut pemantauan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) serta sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis platforn nasional Aplikasi Lapor.
“Pertemuan ini untuk memantau sejauh mana penerapan SIPP dan Lapor Sp4N didaerah serta kendala yang dihadapi, Ungkap Desianto.
“Berdasarkan hasil pemantauan perbulan september 2019 sebanyak 16 persen dari total 25 instansi pemerintah diprovinsi sulsel yang masuk kategori pengelolaan SIPP yang baik,sementara dalam pengelolaan SP4N Lapor terdapat 2 instansi pemerintah yang belum menetapkan SK pengelolaannya.sementara itu untuk provinsi sulawesi tengah sebanyak 14 instansi pemerintah yang masuk dalam kategori pengelolaan SIPP yang baik dan sebanyak 7 instansi pemerintah yang belum menetapkan SK pengelolaan Lapoe SP4N, serta untuk provinsi sulawesi barat sebanyak 7 instansi pemerintah yang masuk dalam kategori pengelolaan SIPP yang baik,dan 2 instansi pemerintah belum menetapkan SK pengelolaan SP4N Lapor. Jelasnya.
Desianto berharap pemerintah provinsi dapat terus aktif mendorong keaktifan kabupaten dan kota dalam mengelola SIPP dan Lapor termasuk memahami cara mengelola informasi dan pengaduan pelayanan publik,sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas.
“Keaktifan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan semakin meningkat,sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas,tegas Desianto
Sementara itu Muhammad imanuddin,Asisten deputi perumusan kebijakan dan pengelolaan SIPP kemenpan RB mengaku, SIPP dan Lapor Sp4N merupakan kewajiban dari setiap penyelenggara publik,dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Kalau dulu pengaduan masyarakat dilakukan secara manual atau tertulis,maka sekarang dilakukan secara elektronik melalui SIPP dan lapor SP4N,sehingga lebih cepat dan efisien untuk segera ditindaklanjuti,Pungkas Imanuddin.
Imanuddin menyebutkan Sesuai RPJM pemerintahan jokowi,peningkatan pelayanan publik harus terus ditingkatkan,melalui hadirnya laporan dan pengaduan masyarakat sehingga persoalan publik bisa diatasi.
“Selama ini mungkin kita mengangap pelayanan publik kita sudah baik, tapi masyarakat menilai belum maksimal,sehingga melalui pengaduan ini kita bisa melihat keinginan masyarakat,Jelasnya.
“Pemerintah daerah yang mendapatkan pengaduan atau laporan yang banyak belum tentu jelek,sehingga paradigma itu harus dihilangkan,karena masyarakat mengharapkan pelayanan yang terbaik, Tutupnya.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan bagi pengelolaan SIPP yang baik,yaitu makassar, gowa, sinjai, pangkep, sulteng, mamuju, serta polman.sementara itu penghargaan pengelolaan SP4N lapor yang baik yaitu Makassar, pare-pare,wajo,gowa serta bulukumba.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan kepala Dinas Kominfo SP sulsel,Inspektorat sulsel,kepala Biro Organisasi tata laksana sulsel,serta penanggung jawab pengelolaan lapor SP4N Sulsel. [*]
