PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru •
Nasional

Kemenperin Kembangkan WPPI untuk Percepatan Distribusi Industri di Indonesia

817
×

Kemenperin Kembangkan WPPI untuk Percepatan Distribusi Industri di Indonesia

Sebarkan artikel ini
8 20231229 130114 0001
Eko S.A Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian mendukung potensi industri nasional ke pasar global di Jakarta pada Kamis 21 Desember 2023. (Kemenperin/Istimewa)

JAKARTA—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah gencar mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagai bagian dari strategi percepatan penyebaran industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan Rencana Industri Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) hingga tahun 2035, Kemenperin menargetkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Pulau Jawa pada produk domestik bruto (PDB) hingga mencapai 40 persen. Pulau Jawa masih menjadi titik fokus bagi investor karena infrastruktur pendukung industri, ketersediaan sumber daya manusia, dan ekosistem industri yang matang.

“Dasar pertimbangan penetapan suatu kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai WPPI antara lain ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong industri secara berkelanjutan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tingkat pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri, ketersediaan infrastruktur industri, dan potensi ekonomi,” kata Eko S.A. Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional di Jakarta Kamis (28/12/2023).

Sementara itu, Kemenperin saat ini sedang merumuskan Peraturan Menteri Perindustrian yang akan mengatur insentif non-fiskal bagi perusahaan industri dan kawasan industri di WPPI. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi kabupaten/kota lainnya untuk mengembangkan sektor industri mereka agar juga bisa ditetapkan sebagai WPPI.

Pengembangan WPPI melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemenperin secara aktif melibatkan pemangku kepentingan baik dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah koordinasi pengembangan WPPI Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan koordinasi pengembangan WPPI Kalimantan Timur bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia di kabupaten/kota sekitar IKN sehingga mampu menyerap potensi bangkitan ekonomi yang dihasilkan,” tutup Eko. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com