OPINI – Pada saat awal setelah pencoblosan jam 15.00 WIB barulah kemudian lembaga survei diijinkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublis kemasyarakat.
Ke-enam lembaga survei yang telah disertifikasi oleh KPU seragam memenangkan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin atas Prabowo-Sandiaga.
Hingga pukul 22.35 WIB, Rabu (17/4/2019), ke-enam lembaga survei yang sudah mengumpulkan data pada kisaran 92,1% sampai 98,9%. Berikut hasilnya:
Hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Hasil hitung cepat ini merupakan hasil sementara hingga dikeluarkan hasil perhitungan resmi KPU yang akan diplenokan tanggal 22 Mei mendatang.
Selain ke-enam lembaga survei, lewat lembaga internal Prabowo-Sandiaga juga merilis hasil hitung cepat dengan mengungguli Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dengan perolehan 62 %. Klaim kemenangan inilah yang kemudian terus bergulir dan menjadi perdebatan dengan ke-enam lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin, masing-masing mengklaim data yang valid.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga lewat Arif Poyuono dibeberapa diskusi panel dan debat dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin serta perwakilan salah satu lembaga survei tegas menyatakan bahwa ke-enam lembaga survei yang memenangkan Pasangan Calon (Paslon) 01 tidak independen.
Alasan Arif yaitu sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan semua lembaga survei dijamu dengan makan siang di Istana Negara. Dengan dasar itu Arif meyakini bahwa hasil survei yang dipublis jauh dari nilai independen dan objektifitas.
Sama dengan keteguhan Arif, Direktur Chatra Politika Yunarto Wijaya juga bersikukuh bahwa data yang mereka miliki sudah sesuai dengan prosedural dalam hitung cepat, justru karena data BPN tidak dipublis maka ia meragukan hasil tersebut.
Beberapa pertemuan yang menghadirkan keduanya (Arif Poyuono dan Yunarto Wijaya) tidak jarang mengundang ketegangan bahkan dalam acara Mata Najwa Arif mengklaim bahwa dirinya salah satu pakar atau yang memahami statistika demi melegitimasi hasil hitung cepat internal BPN dan mencounter hasil dari berbagai lembaga survei.
Dari klaim Arif sebagai pakar statistik akan menjadi titik awal dalam menganalisis kenapa Arif mengajak memboikot pajak jika KPU memenagkan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
Berbeda dengan analisis saya ditulisan saya sebelumnya (https://www.mediasulsel.com/pajak-diseret-dalam-politik-praktis/) tulisan kali ini saya memandang bahwa Arif bukan tanpa sebab memboikot pajak dalam menjaga klaim kemenagan Prabowo-Sandi.
Jika saya lihat realisasi pemungutan pajak semenjak Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia tahun 2014 sampai sekarang ada tren kenaikan yang cukup stabil sehingga berdampak positif terhadap Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN).
Jadi tidak heran pemerintahan jilid pertama pembangunan infrastruktur cukup mendominasi dalam program kerjanya, meskipun sebagian dana juga berasal dari pinjaman laur negeri. Berikut realisasi pendapatan Direktorat Jendral Pajak tahun 2014 s.d 2018:
Jika kita amati data realisasi penerimaan pajak di atas bahwa dari tahun ketahun menunjukkan tren kenaikan yang positif hingga tahun 2018 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan yaitu hampir 150.000 (Milliar Rupiah).
Kembali kepertanyaan bahwa kenapa Arif memilih alternatif untuk memboikot pajak?. Menurut saya bahwa dengan memboikot pajak yang diikuti oleh para relawan dan pendukun Prabowo-Sandiaga akan menimbulkan pengaruh yang cukup besar.
Khususnya dalam keberlangsungan pembangunan infrastruktur, paling tidak cukup untuk menahan laju pembangunan sementara. Apalagi kita kenal militansi pendukung Prabowo-Sandiaga yang sangat loyal dan taat pada seruan demi mencapai kemenangan.
Jalan tersebut ditempu Arif tidak lain karena telah memiliki kalkulasi dengan kemampuannya dibidang statistik. Bahwa sisa waktu sebelum pengumuman cukup untuk menghentakkan ketersediaan anggaran belanja negara dengan memboikot pajak.
Hingga pihaknya kembali memilik ruang yang cukup untuk melalukan manuver politik guna memperkuat klaim kemenangan 02. Tapi nampaknya strategi Arif tidak ditanggapi oleh BPN, mungkin karena resikonya yang cukup besar.
Mereka lebih memilih metode yang sudah disusun dari awal yaitu dengan menggaungkan kecurangan KPU yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Termasuk salah satu alternatif lain adalah people power yang kemudian direvisi oleh Prof. Amin Rais dengan gerakan kedaulatan rakyat. (*)
Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak
Penulis buku “Akuntansi dalam Kebudayaan Bugis”
Dosen Universitas Nahdatul Ulama Indonesia
