Pajak Diseret dalam Politik Praktis

Muhammad Aras Prabowo, SE, M.Ak penulis buku “Akuntansi Dalam Kebudayaan Bugis” dan Dosen Universitas Nahdatul Ulama. (Foto: Dok)

OPINI – Drama Pilpres dimulai dari sejak awal pembukaan pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masing-masing calon kontestan bertahan dalam menentukan wakilnya.

Hingga satu hari batas pendaftran Paslon barulah malam sebelum esok harinya penutupan kedua Paslon mengumumkan wakilnya. Joko Widodo dengan KH. Ma’rif Amin dan Prabowo dengan Sandiaga Uno dua Paslon dalam Pilpres kali ini. Kedua kubu dalam menentukan wakilnya tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan partai pengusung.

Joko Widodo yang awalnya diprediksi akan berpasangan oleh Mahfud MD tiba-tiba saat pengumuman berubah menjadi KH. Ma’ruf Amin sedangkan Prabowo juga diprediksi akan berpasangan dengan Ustadz Abdul Somad atau Dr. H. Salim Segaf Al-Jufr sebagai rekomendasi dari ijtima ulama 212 ternyata berubah 180 derajat, semua perkiraan melesat yang mendampingi Prabowo adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Kontekstasi politik selalu susah ditebak karena sangat dinamis, hingga yang tidak terprediksipun biasa terjadi jika kepentingan kelompok masing-masing terakomodir. Masing-masing kubu sangat detail dalam menyusun strategi pemenangan, satu langkahpun tidak boleh salah karena akan mempengaruhi hasil akhir nanti.

Hingga masa kampanye kedua Paslon tidak henti-hentinya mempertontonkan drama kepada publik, diikuti oleh masing-masing juru kampanye sampai tim sukses.

Masyarakatpun larut dalam suasana Pilpres yang kerap kali menimbulkan ketenggangan hingga gesekan-gesekan kecil demi mempertahankan atau menaikkan eletabilitas Paslon masing-masing.

Berita Lainnya

Kedua Paslon baik Joko Widodo maupun Prabowo tidak jarang melontarkan kata-kata kontroversi seperti politik genderuwo atau sontoloyo sampai dengan anggapan bahwa Pilpres kali ini adalah pertarungan antara partai ‘Allah’ dan partai ‘setan’.

Dalam politik, apa yang kita lihat saat ini adalah hal yang lumrah. Semua Paslon memiliki strategi masing-masing dalam meningkatkan elektabilitas dan mencounter serangan dari lawan, bahkan sesekali harus menyerang dan membuat kontroversi di tengah masyarakat. Selama tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan misalnya melakukan politik uang dan kampanye hitam.

Masa kampanye bisa dilalui dengan cukup baik meskipun terjadi beberapa gesekan kecil. Hingga pemungutan suara pada tanggal 17 April lalu berjalan dengan kondusif tanpa masalah yang cukup serius.

Adapun terjadi beberapa insiden merupakan bagian yang tidak terhidarkan oleh pelaksana Pemilu yaitu KPU hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Misalnya keterlambatan logistik, kekurangan surat suara tertentu, keterlambatan pemungutan suara sampai dengan pemungutan suara ulang karena dinilai terjadi kesalahan prosedural oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah pemungutan suara tensi Pilpres kembali memanas, puncaknya ketika berbagai lembaga survei mengunggulkan pasangan nomor 01 Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin versi hitung cepat. Untuk menjaga kesolidan para pendukung dan relawan, Paslon nomor 02 Prabowo–Sandi kemudian menggelar deklarasi kemenangan dengan mengklaim 62% suara untuk versi hitung cepat internal.

Rentetan deklarasi dilakukan demi meyakinkan masyarakat, termasuk para pendukung dan relawannya dengan menuding bahwa para lembaga survei tidak independen serta cenderung memihak pada Paslon 01.

Saling klaim kemenangan terjadi antara dua kubu masing-masing dengan data yang dianggap valid. Strategi pemenangan kembali diatur sedemikan rupa hingga Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi nampaknya menggunakan segala cara agar klaim kemenangan bisa meraka genggam hingga proses hitung manual selesai dan diumumkan tanggal 22 Mei mendatang.

Seperti yang saya katakan di awal bahwa semua strategi bisa digunakan dalam mencapai kemenangan kecuali yang melanggar undang-undang.

Ada yang unik dan tidak biasa terjadi dipertarungan Pilpres sebelumnya yaitu BPN Prabowo–Sandi dalam mempetahankan klaim kemenangan menuding bahwa Pilpres kali ini terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) hingga Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 Prabowo–Sandiaga untuk tidak membayar pajak kelak.

Menurut Arif yang terkenal vokal dalam berbagai perdebatan soal Pilpres, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief Poyuono melalui siaran pers, Rabu (15/5).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak para pendukung Prabowo-Sandiaga untuk tidak membayar pajak apabila Joko Widodo–KH. Ma’ruf Amin terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019 dan memimpin Indonesia. Hal tersebut kemudian diklarifikasi oleh DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa bahwa “Arief Poyuono itu cenderung pendapat pribadi, Kamis (16/5).

Menurut saya apa yang dilontarakan oleh Arif Poyouno untuk tidak membayar pajak bukan sebuah strategi yang strategis dalam mepertahankan klaim kemenangan. Hal tersebut telah keluar dari batas yang telah ditentukan oleh undang-undang bahkan menentang undang-undang.

Sebab membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan, seperti yang tertuang dalam pasal 23 A UUD 1945 pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Kemudian diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp, Undang-undang No. 6/1983 dan diganti dengan Undang-undang no.16/2000.

Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Peraturan Pelaksanaannya yang ditebitkan oleh Kemeterian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Saya rasa setiap warga negara harus memahami dan menaati peraturan tersebut, termasuk Arif karena dia bagian dari wajib pajak setidak-tidaknya wajib pajak orang pribadi.

Tidak hanya itu, apa yang menjadi kontroversi Arif justru akan menurunkan kepecayaan masyarakat kepada Paslon 02. Terkait tentang kewajiban perpajakan, masyarakat hingga lapisan paling bawa juga memahami bahwa sember utama dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak.

Sehingga apa yang diserukan oleh Arif merupakan tindakan yang akan membawa dampak negaif terhadap negara, termasuk pada masyarakat sebagai warga negara. Karena masyarakat tahu betul bahwa anggaran infrastruktur hingga sarana dan prasaran termasuk dana desa berasal dari pengutan pajak.

Artinya bahwa apa yang diserukan oleh Arif kepada masyarakat pada akhirnya akan berdampak kepada masayarakat sendiri, inilah yang kemudian akan mebawa citra buruk kepada Paslon Prabowo–Sandiaga. Tidak hanya itu, dampak seruan Arif akan membawa kepada citra yang tidak nasionalis terhadap kubu 02. Kenapa?.

Menurut Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu: Hasrat untuk mencapai kesatuan. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Hasrat untuk mencapai keaslian. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang: memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan; memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan; memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama; menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan teroganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Harus dipahami bahwa, uang yang dikeluarkan dalam pembayaran pajak, baik sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan sesungguhanya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk infrastruktur, sarana dan prasaran. Karena pajak adalah pendapatan Negara untuk pembangunan bangsa.

Sikap nasionalisme bukan hanya sekedar mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia, tapi kepatuhan dalam pembayaran pajak adalah salah satu sikap nasionalisme untuk bersama-sama memajukan pembangunan bangsa.

Jadi saya rasa bahwa Arif Poyouno masih harus belajar tentang sikap nasionalisme, dan bisa dimulai dengan belajar tentang pajak. Alangkah ironisnya bangsa ini jika memiliki pejabat atau seorang tokoh yang tidak memahami urgensi pajak terhadap keberlangsungan hidup sebuah Negara.

Indonesia saat ini membangun berbagai infrastrutur tidak ada lain kecuali dananya bersumber dari pajak, dan tujuan dari infrastruktur tersebut adalah sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan bangsa negara.

Padahal setiap partai politik mendapatkan dana dari APBN dan Gerindra partai Arif salah satu yang menikmati dana tersebut. Sebaiknya Arif belajar pajak dulu, agar memahami mekanisme APBN dan pembangunan Negara. (*)

Penulis : Muhammad Aras Prabowo, SE, M.Ak
Penulis buku “Akuntansi Dalam Kebudayaan Bugis”
(Dosen Universitas Nahdatul Ulama)

Berita Terkait