Ketua LDII Sulsel: LDII Harus Bisa Memberi Manfaat untuk Masyarakat

JAKARTA—Dinamika politik nasional yang memengaruhi Pilkada Serentak 2024 dan peralihan kepemimpinan nasional, mendorong DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024.

Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Asdar Mattiro SSos MIKom mengatakan, Sulsel mengutus 3 orang pengurus untuk mengikuti Rakornas DPP LDII ini.

“Kami dari DPW LDII Sulawesi Selatan hadir Ketua Asdar Mattiro SSos MIKom, Sekretaris Dr Muammar Asykur MPd, dan Wakil Ketua bidang OKK Prof Dr Sukardi Weda. Kami hadir di Jakarta sebagai peserta rakornas dan didalam rakornas ini kami mengikutinya dari awal hingga akhir,” ungkap Asdar disela-sela kegiatan di Grand Ballroom Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Asdar melanjutkan, pihaknya mendapat banyak ilmu informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus organisasi.

“Di dalam rakornas yang dilaksanakan pada 20-22 September 2024 ini banyak menjelaskan kebijakan-kebijakan organisasi. Penjelasan terkait bagaimana bergerak secara dinamis di lapangan dalam rangka meningkatkan karya, kontribusi, dan komunikasi LDII untuk bangsa,” kata Asdar.

Pesan dari Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso bahwa ilmu ini harus disampaikan kepada pengurus DPD di kabupaten/kota.

“Sehingga pengurus DPD bisa paham dalam menjalankan organisasi secara profesional dan mereka bisa semangat menghadapi semua tugas organisasi,” lanjut Asdar.

Pihaknya berharap, semoga rakornas ini bisa diadakan 1 kali dalam 4 bulan. Yang jelas, LDII adalah organisasi yang besar, mandiri, profesional harus betul-betul dirasakan karya, komunikasi, dan kontribusinya di tengah masyarakat. “Sehingga LDII manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Asdar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso mengatakan, pihaknya perlu berkomunikasi dengan para pengurus harian DPW LDII dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan dan berbagai kegiatan DPP LDII bisa ditangkap dan dimplementasikan oleh LDII di tingkat provinsi hingga kecamatan dan kelurahan,” tutur KH Chriswanto Santoso.

Ia pun berharap usai Rakornas, pemahaman LDII di level provinsi dengan DPP LDII tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. “Salah satu alasan kami ingin mengadakan Rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan diri dan mengevaluasi kinerja serta menghadapi tantangan ke depan, terutama Pilkada,” ujarnya.

Kesenjangan informasi pada level DPP LDII hingga di daerah-daerah menurut KH Chriswanto dapat menghambat perkembangan organisasi, terutama dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berkembang.

“Negara sedang bersiap mengalami peralihan kepemimpinan nasional. Selain itu juga terjadi peralihan kepemimpinan di daerah dengan adanya Pilkada serentak. Kami ingin bersamaa-sama berbagai elemen bangsa dapat membantu pemerintah dalam menjaga kondisi peralihan kekuasaan nasional dan daerah, berjalan dengan mulus tanpa gejolak,” paparnya.

LDII merupakan bagian dari elemen bangsa, memiliki tanggung jawab turut menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban baik pada level nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami mengingatkan para pengurus dan warga LDII agar tidak menjadikan rumah ibadah tersebut sebagai tempat kampanye. Ha ini perlu disampaikan dan disosialisasikan pada pihak terkait,” imbuh Chriswanto.

KH Chriswanto meyakini, meskipun KPUD telah menyosialisasikan larangan kampanye di rumah ibadah, namun pihaknya harus mengingatkan kembali agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Fokus perhatian DPP LDII lainnya dalam Rakornas tersebut, berupa komunikasi dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Solusi masalah kebangsaan yang ideal menurut KH Chriswanto, adalah dengan bersilaturahim bukan beradu argumen di media sosial ataupun media massa.

“Silaturahim merupakan budaya bangsa sekaligus ibadah, untuk merekatkan persaudaraan dan mengatasi hambatan dalam komunikasi, yang kadangkala mengakibatkan sebuah kebijakan tidak bisa diterima masyarakat. Atau sebaliknya, penentu kebijakan salah menerima respon masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi atau silaturahim,” papar KH Chriswanto.

Ia pun mendorong para pengurus LDII di berbagai level meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komunikasi tidak harus formal dan mahal, “Bisa dengan diplomasi kopi, ngopi bisa membuat suasana menjadi cair,” paparnya.

Diplomasi kopi pun dicontohkan KH Chriswanto dengan menggelar “Angkringan NKRI” sebelum Rakornas berlangsung. Dalam kesempatan itu, ia menjadi barista membuatkan kopi untuk 37 ketua DPW LDII tingkat provinsi. Dari ngopi tersebut, beragam persoalan dipecahkan bersama dengan santai. (*)