MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada peringatan Hari Kedisiplinan Nasional di Lapangan Karebosi, Rabu (17/7) menyampaikan empat poin dalam rangka kolaborasi Pemprov-Pemkot Makassar dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Hal tersebut diantarnya, bagaimana menyelesaikan persoalan kemacetan, parkir, sampah dan tersedianya rumah potong hewan yang terjamin.
“Akhir-akhir ini kita merasakan betapa arus lalu lintas yang begitu padat bahkan terjadi kemacetan di mana-mana, ini tentu akan menyusahkan kita semua,” kata Nurdin Abdullah.
Untuk itu, Ia berharap hal ini menjadi perhatian bersama Pemerintah Kota. Hal ini bisa diselesaikan atas kepedulian seluruh aparatur yang diberi kewenangan.
Untuk persoalan ini, Pemprov siap berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Makassar.
Hal lain yang menjadi penyebab kemacetan menurut Nurdin adalah menjamurnya “Pak Ogah” yang mengatur lalu lintas.
Selain itu persoalan parkir liar juga berkontribusi pada kemacetan. Di beberapa ruas jalan misalnya, masih ditemui banyak kendaraan, termasuk truk yang parkir bukan pada tempatnya.
“Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kendaraan yang bermalam di pinggir jalan. Saya sudah mengingatkan PJ Walikota dua bulan yang lalu supaya itu diselesaikan, mohon ini menjadi perhatian kita,” sebutnya.
Gubernur yakin dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemkot dan Pemprov hal ini bisa terselesaikan. Sebagai daerah dengan penduduk yang terpadat di Sulawesi Selatan, Makassar juga masih bersoal dengan masalah sampah.
Apalagi jumlah penduduk terus meningkat. Sementara tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Antang tidak bisa dijadikan andalan satu-satunya dalam menyelesaikan hal ini.
“Tetapi kita harus menghadirkan insinerator yang selama ini diterapkan dan telah dibangun di berbagai provinsi di Indonesia,” harapnya.
Insenerasi dengan teknologi pengolahan sampah melibatkan pembakaran bahan organik dengan konsep waste to energy ini diharapkan menjadi solusi.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah soal hadirnya rumah potong hewan (RPH) yang baik.
“Kita harus hadirkan RPH yang meyakinkan kepada masyarakat. Bahwa mereka mengkonsumsi daging dari proses yang bersih dan dijamin kualitasnya,” ujarnya.
Kolaborasi ini penting kata Nurdin, agar berbagai persoalan bisa terselesaikan. Ia pun merasa bertanggung jawab karena amanah yang diberikan oleh rakyat.
“Bapak-Ibu sekalian saya hormati, Saya tidak dalam kapasitas untuk mengintervensi pemerintahan di Kota Makassar, tetapi izinkan saya”
“Saya bertanggung jawab atas kekosongan kepemimpinan di Kota Makassar ini sampai terpilihnya Walikota yang akan dipilih oleh rakyat 2020,” sebutnya. (*)
