OPINI—Lebih dari 10.000 warga di Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kini tengah menghadapi krisis air bersih akibat putusnya pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di bawah laut yang tersangkut jangkar kapal. Masalah yang berlangsung sejak 7 November 2024 ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat setempat.
Sebagai respons, berbagai kelompok dan elemen masyarakat mengirimkan bantuan air bersih melalui kapal dari Pelabuhan Mayangan di Kota Probolinggo menuju Gili Ketapang, perjalanan yang memakan waktu sekitar satu jam. Setibanya di pulau, warga terlihat antusias berebut air bersih yang mereka butuhkan. “Kami sangat membutuhkan bantuan air bersih karena aliran PDAM terputus,” ujar Asna, salah seorang warga setempat.
Krisis serupa juga dirasakan warga Kampung El Berkah, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, menyoroti keterlambatan pemasangan saluran PDAM dan paving di wilayah tersebut, yang sudah menjadi keluhan warga selama 15 tahun. Ia mendorong agar hak dasar warga berupa akses air bersih dan jalan layak menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
Paradigma Krisis Air
Ironisnya, krisis air bersih masih terjadi di Indonesia, negara yang memiliki kekayaan sumber daya air melimpah. Indonesia bahkan menempati posisi kelima di dunia dengan potensi air hujan mencapai 7 triliun meter kubik per tahun. Namun, hanya 20% yang dikelola untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, sementara sebagian besar terbuang ke laut. Akibatnya, masyarakat harus membeli air bersih dengan harga mahal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa 83.843 desa di Indonesia belum mendapatkan layanan air minum bersih, dan 47.915 desa/kelurahan di antaranya bahkan tidak memiliki akses air bersih sama sekali.
Berbagai faktor berkontribusi pada krisis ini, antara lain eksploitasi air tanah yang berlebihan, pencemaran sumber air, konflik kepentingan ekonomi, kebijakan yang kurang tepat, dan perusakan lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan air yang diserahkan kepada pihak swasta justru memperparah situasi. Alih-alih menjadi tanggung jawab negara, air bersih berubah menjadi komoditas ekonomi yang hanya dapat dinikmati segelintir orang.
Islam dan Pengelolaan Air
Dalam pandangan Islam, air adalah kebutuhan dasar yang bersifat komunal, tidak boleh diprivatisasi atau dikuasai oleh individu atau korporasi untuk keuntungan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah).
Hadis ini melarang monopoli atas sumber daya vital seperti air. Negara bertanggung jawab memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses air bersih secara gratis. Sebaliknya, privatisasi air seperti yang terjadi di sistem kapitalisme justru menempatkan air sebagai barang ekonomi yang harus dibeli, bukan hak dasar yang dijamin.
Negara Islam akan mengelola sumber daya air berdasarkan prinsip syariat, di mana pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan yang baik tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.
Solusi Berbasis Sistem Islam
Sistem Islam secara menyeluruh (kafah) menetapkan bahwa sumber daya alam, termasuk air, adalah milik publik. Negara wajib menjadi pengelola yang adil untuk memastikan distribusi yang merata. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan air tanpa orientasi bisnis, melainkan untuk pelayanan rakyat.
Dengan penerapan sistem kehidupan Islam, krisis air dapat diatasi secara komprehensif. Pengelolaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat akan menciptakan kehidupan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kualitas hidup masyarakat pun akan meningkat tanpa adanya eksploitasi yang merugikan rakyat. (*)
Wallahu a’lam bisshawab.
Penulis: Emi Mastura, S.Pd (Pengamat Sosial Masyarakat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
