PANGKEP—Anggota komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik di kabupaten Pangkep, Kamis (23/6/2022). Dari kunker ini, pihaknya banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Pangkep.
“Tentu kami mendorong mitra kerja komisi V, Kementerian perhubungan, PUPR dan mitra kerja lainnya untuk memberikan solusi harapan masyarakat Pangkep,” katanya.
Harapan yang paling utama, lanjutnya, terkait penanggulangan banjir dengan adanya pendangkalan sungai Pangkajene. Sehingga diharapkan Kementrian PUPR dalam hal ini balai air bisa memprogramkan penanganan sungai Pangkajene.
Selain penanganan banjir, katanya, mendesak juga kebutuhan transportasi antar pulau. Khususnya pulau terluar.
“Kita berharap, pemerintah pusat khususnya Kementerian perhubungan dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan transportasi,” tambahnya.
Meski diakui saat ini kendala kemampuan APBN dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, melalui kunjungan spesifik ini pengendalian daerah aliran sungai (DAS) sungai Pangkajene bisa menjadi program prioritas.
“Sudah dua tahun dirasakan, Sehingga Kita berharap tahun 2023 penanganannya bisa lebih optimal,” katanya lagi.
“Dengan keterbatasan yang ada, kita berharap minimal sebagian besar apa yang dibutuhkan itu bisa dapat dilaksanakan tahun 2023 nanti,” tambahnya.
Terkait transportasi, Komisi V sementara melakukan pembahasan dengan kementerian perhubungan.
“Tentu komisi V mendorong kebutuhan transportasi agar Pangkep mendapat prioritas lebih awal mengingat banyaknya kejadian atau kecelakaan yang terjadi di kabupaten ini,” imbuhnya.
Kunjungan spesifik komisi V DPR RI diterima oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) di rumah jabatan bupati Pangkep.
Dihadapan anggota Komisi V DPR RI, MYL menyampaikan, dua tahun tahun terakhir dilanda banjir.
Sejumlah faktor disinyalir menjadi sebab terjadinya banjir. Pertama, akibat terjadinya pendangkalan sungai Pangkajene dan juga kondisi bendung Tabo-tabo.
Selain berdampak pada banjir, akibat pendangkalan sungai Pangkajene juga menghambat transportasi antar pulau. Sehingga, tidak hanya berpengaruh kepada perputaran ekonomi tapi juga pelayanan kesehatan.
“Itulah diantara masukan kami, semoga program khususnya penanganan sungai bisa diberikan tindak lanjut,” ucapnya. (*)
