MAKASSAR—Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulawesi Selatan terus melakukan kerjasama dan membuat kebijakan dan program dalam mendukung upaya-upaya perlindungan anak.
Kali ini Dinas DP3A Dalduk KB Sulsel melakukan penandatangan kerjasama layanan ABH dengan semua OPD, LPA, Kemenag, Lapas, Bapas yang disaksikan Sekretaris Daerah kota Palopo, di kota palopo pada tanggal 23 desember 2020 .
Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel DR. dr. Hj Fitriah Zainuddin, M.Kes mengatakan Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan secara nasional dalam mendukung upaya-upaya perlindungan anak.
“Berbagai program telah diluncurkan dalam mendukung upaya-upaya perlindungan anak seperti Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA), dan upaya-upaya pemenuhan hak anak seperti penerapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” ungkapnya.
Ia menyebutkan upaya yang telah dilakukan tentu belum bisa berjalan maksimal dan harus terus ditingkatkan karena munculnya modus baru tindakan kekerasan, eksploitas.
“Sekarang banyak modus baru tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, terlebih lagi pada Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). Serta upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu sehingga perlu segera dilakukan pembenahan serta melakukan berbagai terobosan baru dengan melibatkan semua pihak terkait,” sebutnya.
Kadis DP3A Dalduk KB sulsel juga mengaku pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH),
terus dilakukan.
Ada 3 LPKA/LAPAS yang telah berkomitmen untuk pengembangan layanan bagi anak-anak kita yang berada di LPKA/LAPAS yang di kuatkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) yaitu; di LPKA Maros, yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang dan Lapas Kota Parepare tahun 2019 sampai sekarang.
Untuk tahun 2020 ini, Dinas P3A Dalduk KB sulsel menunjuk Kota Palopo, dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bagi anak berhadapan hukum (ABH).
Ia menjelaskan dipilihnya tiga daerah ini karena banyaknya jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
“Tiga daerah ini cukup banyak jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum,Serta yang menjadi perhatian adalah cukup banyaknya Anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan Asimilasi akibat Pandemi Covid19,” jelasnya.
Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel yang berlatar belakang dokter ini menambahkan ABH merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi hak anak, tanpa kecuali, sebagaimana melindungi anak-anak pada umumnya.
“Semoga kita semua komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita dimanapun mereka berada termasuk di Lembaga Pemasyarakatan maupun yang telah di Asimilasi,” tutupnya. (*)
