MAKASSAR—Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel terus fokus dalam upaya penuntasan kasus stunting di Sulawesi Selatan.
Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Fitriah Zainuddin mengatakan, banyak faktor yang bisa menyebabkan lahirnya bayi stunting mulai dari pernikahan dibawah umur, kurang gizi, sarana prasaran kurang memadai, hamil dan melahirkan berapa kali dengan jarak waktu pendek serta tidak melakukan KB.
“Banyak hal yang membuat bayi lahir stunting mulai dari pernikahan dibawah umur, kurang gizi, sarana prasarana kurang memadai, hamil dan melahirkan berapa kali dengan jarak waktu pendek, tidak melakukan KB serta tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga agar mendorong ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengkonsumsi vitamin,” ungkapnya, Sabtu (5/2/2022).
Fitriah menyebutkan peran dan pendampingan keluarga sangat penting dalam menekan persoalan stunting.
“Diharapkan pendamping keluarga untuk sadar akan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, mencegah perkawinan anak yang biasanya banyak melahirkan stunting, ketahanan keluarga dan lainnya,” sebutnya.
Pemerintah sendiri telah membentuk tim percepatan penanganan stunting melalui Peraturan Presiden No 72 tahun 2021.
“Setelah beberapa kali dilakukan langkah, tidak banyak berdampak siginifikan dalam penanganan stunting dan malah ditakutkan boomingnya setiap hari ada bayi lahir stunting, maka tim percepatan penanganan sunting dibentuk melalui Perpres No 72 tahun 2021 dengan mendorong perang keluarga secara maksimal,” ucapnya.
Lebih Jauh Fitriah mengaku tindak lanjut perpres No 72 tahun 2021 dengan dibentuk peraturan BKKBN No 12 tahun 2021 dibulan Desember.
“Mandat lakukan percepatan penurunan stunting maka bkkbn membuat peraturan no 12 tahun 2021 yang sayangnya akhir desember dengan sektor terkait adalah pemda atau di dinas DP3A Dalduk KB, yang dulu selama ini di Bappeda,” tuturnya.
Ia menambahkan setelah dibentuk struktur organisasi dan ditandatangani Plt Gubernur Sulsel diharapkan mendapatkan alokasi anggaran.
“Sekarang nol rupiah, jadi nanti setelah dibentuk struktur organisasi dan di tanda tangani pak gubernur bersama TGUPP bidang stunting supaya dialokasikan anggaran khusus, karena di BKKBN ada anggarannya tapi bukan kewenangannya memberi ke pemprov sulsel,” pungkasnya. (*)
