Saya tidak mau lihat lagi ada anak dieksploitasi melanggar hak anak
Dr Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel.

MAKASSAR—Maraknya eksploitasi anak di kota Makassar yang digunakan untuk mencari keuntungan dijalan menjadi persoalan yang hingga saat belum terselesaikan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel Fitriah Zainuddin mengatakan eksploitasi anak adalah tindakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Anak yang di eksploitasi supaya masyarakat merasa iba dan kasihan sehingga memberikan sesuatu adalah tindakan melanggar undang-undang perlindungan anak yang harus hidup, tumbuh dan berkembang yang harus segera ditangani,” ungkapnya, Kamis (13/1/2022).

Ia menyebutkan Pemerintah kota Makassar melalui dinas terkait harus segera melakukan intervensi secara maksimal.

“Walikota makassar bersama dinas terkait harus segera bergerak karena mereka yang mempunyai warga. Masa tidak bisa, satu kali ji dia panggil Satpol PP, Dinas Sosial nya untuk melakukan penindakan, karena yang terjadi adalah tindakan melanggar aturan,” sebutnya .

Fitriah Zainuddin mengaku selama ini yang menjadi permasalahan karena pemerintah provinsi sulsel yang harus menangani penuh.

“Selama ini rancunya, masa kita urusi urusannya kota, dimana OPD nya, Walikota Makassar harus intervensi turun tangan masa warganya tidak bisa di tangani, satu kali ji perintah. Saya tidak mau lihat lagi ada anak dieksploitasi melanggar hak anak termasuk persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) pasti akan tertangani dengan cepat,” tegasnya.

Sebelumnya, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah membentuk tim terpadu, namun tidak berjalan maksimal.

“Kita sangat mengecam adanya eksploitasi anak semacam ini, yang saat ini menjadi perhatian Plt Gubernur Sulsel, dan seharusnya Walikota Makassar harus segera menindaklanjuti dengan menggerakkan seluruh OPD terkait,” ucapnya.

Lebih jauh Kadis P3A Dalduk KB Sulsel pertama berlatar belakang dokter ini mengaku Walikota Makassar harus mengevaluasi secara menyeluruh apalagi hadirnya gepeng di jalanan sangat merusak pemandangan kota.

“Pak wali harus mengevaluasi secara menyeluruh, apalagi dengan pembangunan yang terus berjalan tentu adanya gepeng akan merusak pemandangan kota. Eksploitasi anak yang terjadi di jalan bisa membuat terjadinya tindakan kekerasan fisik dan seksual bahkan perdagangan anak, sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (*)