MAKASSAR — Pengelolaan sampah di Kota Makassar memasuki babak baru. Kebijakan pemilahan sampah sejak dari sumber didorong menjadi gerakan bersama untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, di Karebosi Premier Hotel, Minggu (23/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah utara Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Melinda menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah sebagai fondasi pembenahan sistem persampahan kota.
Menurut Melinda, gerakan memilah sampah bukan hal baru. Sejak 2020, ia bersama Universitas Bosowa telah mendorong program Makassar Memilah Sampah untuk membangun kebiasaan masyarakat mengelola sampah dari rumah.
Kini, Pemkot Makassar memperkuat gerakan tersebut melalui kebijakan yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Masyarakat diwajibkan memilah sampah menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu.
“Yang kita ubah bukan hanya cara membuang sampah, tetapi cara kita memandang sampah. Sampah harus dipilah sejak dari rumah, karena yang boleh masuk ke TPA hanya residu,” ujar Melinda.
Ia mengatakan, kebijakan pemilahan menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh sistem persampahan Makassar, termasuk penataan TPA yang sebelumnya masih menghadapi persoalan open dumping. Pemerintah Kota Makassar bersama pengelola TPA juga telah menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan tenggat pembenahan selama enam bulan.
Sejak Maret, sejumlah pembenahan dilakukan di TPA, mulai dari penataan area sekitar 24 hektare, pembagian zona aktif dan nonaktif, hingga pengelolaan air lindi dan gas metan.
“Ini bukan pekerjaan satu dua hari. Kita sedang membangun sistem baru. Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian dari perubahan,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan sekitar 1.500 ekor sapi yang sebelumnya mencari makan di kawasan TPA. Setelah sampah yang masuk dibatasi menjadi residu, pemerintah menyiapkan area khusus dan mengupayakan pasokan sampah organik dari pasar sebagai sumber pakan yang lebih aman.
Kebutuhan pakan untuk sapi-sapi tersebut diperkirakan mencapai 50 ton per hari. Namun, pasokan sampah organik dari pasar saat ini baru sekitar 10 ton per hari.
Melinda menegaskan, pengelolaan sampah tidak harus selalu berujung di TPA. Sampah organik rumah tangga dapat diselesaikan dari sumber melalui metode sederhana, seperti kompos, budidaya maggot, biopori, TEBA, hingga ember tumpuk.
“Kalau sampah organik selesai di rumah, sampah anorganik bisa bernilai ekonomi, maka yang tersisa untuk dibawa ke TPA benar-benar hanya residu. Ini yang kita dorong,” jelasnya.
Ia juga mendorong RT, RW, lurah, camat, kader PKK, serta tokoh masyarakat menjadi agen perubahan. Edukasi, kata dia, harus dilakukan secara berjenjang agar masyarakat tidak sekadar mengetahui aturan, tetapi memahami manfaat pemilahan sampah.
Gerakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029. Target itu membutuhkan pengurangan sampah dari sumber, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar sekaligus Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menyatakan komitmennya mengawal program prioritas Pemkot Makassar, termasuk kebijakan pemilahan sampah.
“Kami di DPRD terus mengawal program prioritas pemerintah. Untuk persoalan sampah ini, kita harus tegak lurus. Program pemilahan sampah harus dan wajib kita ikuti bersama,” ujarnya.
Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Makassar, Aswin Kartapati, turut mengapresiasi perkembangan pengelolaan sampah di Makassar. Ia menilai kondisi lingkungan sekitar TPA Antang mulai menunjukkan perubahan positif.
“Sekarang TPA sudah tidak mengeluarkan bau seperti sebelumnya. Ini tentu karena ada campur tangan dan kepedulian Ketua Dewan Lingkungan yang terus bekerja sama dengan DLH,” tuturnya.
Melinda menegaskan, pembenahan TPA hanya menjadi bagian dari solusi. Menurutnya, perubahan paling penting justru harus dimulai dari rumah melalui kebiasaan memilah, mengolah, dan mengurangi sampah setiap hari.
“TPA adalah hilir. Perubahan sesungguhnya dimulai dari rumah, dari bagaimana kita memilah, mengolah, dan mengurangi sampah setiap hari,” pungkasnya. (70n)
