Inkonsisten
Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi membela pernyataan Presiden. Siti menyatakan MotoGP sebagai ‘kerumunan’, sedangkan mudik sebagai ‘mobilitas yang bersamaan’ sehingga prasyarat vaksinasi perlu diperketat untuk menekan laju penularan.
Pernyataan ini tentu tidak sesuai dengan sifat infeksius virus. Seolah dalam kerumunan tidak akan terjadi penularan, sedangkan mudik bisa menyebabkan lonjakan kasus.
Alasan lain diungkapkan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Ia mengatakan salah satu alasan Pemerintah memberlakukan prasyarat vaksin booster adalah untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah.
Akan tetapi, mengapa pada perayaan Natal, Tahun Baru Masehi, Imlek, perhelatan G20, hingga MotoGP sekalipun tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian vaksinasi dengan mensyaratkan vaksin booster?
Mengapa alasan tersebut justru mencuat ketika terkait dengan kepentingan umat Islam? Pertanyaan retoriknya, apakah hanya umat Islam yang dapat “menyebarkan” Covid-19?
Inkonsistensi inilah yang mengindikasikan adanya “tebang pilih” pemberlakuan kebijakan. Hal ini juga menunjukkan kegagalan pemahaman dalam mekanisme dasar Covid-19, bahkan di kalangan pemegang kebijakan. Pada akhirnya, membuat kita sangsi terhadap setiap kebijakan yang diberlakukan.
