Kapitalisme Menyuburkan Diskriminasi
Diskriminasi kebijakan ini adalah potret suram dalam penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan kebermanfaatan sebagai asas dalam membuat kebijakan. Tanpa menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas, selama ada manfaat yang diperoleh kebijakan akan dimuluskan dengan berbagai alasan yang terkesan dipaksakan.
Seharusnya pemerintah fokus pada penanganan dan penyuksesan vaksinasi dengan memberikan kemudahan pada masyarakat. Bukannya mengambil kesempatan meraup keuntungan di momen aktivitas mudik dalam jumlah besar umat Islam.
Berdasarkan data Kemenkes per Kamis (24/3/022) ketika peraturan itu diumumkan, baru 8,71% masyarakat Indonesia yang sudah menerima vaksin booster. Artinya, 91,29% penduduk Indonesia tidak memenuhi syarat mudik jika jarak vaksin kedua mereka kurang dari tiga bulan.
Data ini menunjukkan peluang mendapatkan keuntungan dari hasil tes PCR dan tes antigen sangat besar. Mengingat jumlah kaum muslimin di Indonesia adalah mayoritas. Apalagi jumlah pemudik terbesar adalah saat momen mudik lebaran.
Secara ekonomi, kebijakan ini sangat membebani masyarakat. Apalagi dalam melakukan aktifitas mudik, masyarakat sudah jauh-jauh hari mengumpulkan dana untuk biaya transportasi yang selalu mengalami lonjakan menjelang lebaran. Sekalipun biaya tes PCR dan antigen sudah turun, hal ini tetap menjadi beban apalagi sebagian besar masyarakat hidup dalam garis kemiskinan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan syarat vaksin booster untuk mudik sama saja seperti melarang masyarakat mudik dengan cara halus. Syarat vaksin booster untuk mudik ia nilai mempersulit masyarakat.
Sungguh kebijakan yang lahir dalam sistem kapitalisme selalu melahirkan diskriminasi yang membuat rakyat menjerit. Sudah selayaknya umat Islam berpikir untuk melakukan perubahan. Sudah saatnya umat Islam kembali kepada sistem yang adil yang berasal dari Dzat Yang Maha Adil yaitu sistem Islam.
