JOMBANG — Nahdlatul Ulama (NU) didorong tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap pemerintah. Organisasi kemasyarakatan terbesar itu dinilai harus membangun kekuatan ekonomi sendiri agar tetap independen, kritis, dan mampu memperjuangkan kepentingan warga Nahdliyin.
Gagasan tersebut mengemuka dalam peluncuran buku Imaji NU Masa Depan yang digelar Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Sesuai keterangan tertulis yang diterima mediasulsel.com, Minggu (30/8/2026), peluncuran buku itu menjadi bagian dari rangkaian Muktamar ke-35 NU. Salah satu penulis, Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., menilai masa depan NU tidak cukup hanya dibangun melalui kekuatan politik dan kedekatan dengan pemerintah.
Menurut Aras, NU membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat agar organisasi tidak mudah bergantung pada kekuatan eksternal.
“Menghidupkan kembali spirit Nahdlatut Tujjar berarti menjadikan kekuatan ekonomi sebagai fondasi kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan khidmah NU,” ujar Aras.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu mengatakan, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Namun, modal tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang terorganisasi dan produktif.
“Ekonomi NU harus bergerak dari solidaritas menuju kapasitas ekonomi. Solidaritas adalah modal sosial yang besar, tetapi harus dihubungkan dengan kelembagaan usaha, penguatan pasar, filantropi produktif, pemberdayaan digital dan tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Aras menawarkan empat agenda besar untuk membangun kemandirian ekonomi NU. Pertama, memperkuat lembaga usaha dan UMKM pesantren. Kedua, membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku ekonomi rakyat.
Ketiga, mengubah zakat dan wakaf menjadi instrumen filantropi produktif. Keempat, membangun jaringan ekonomi warga melalui teknologi digital.
Bagi Aras, kerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta tetap diperlukan. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
“Kemitraan harus menghasilkan kemandirian. NU dapat berkolaborasi dengan negara, investor dan berbagai pihak, tetapi relasi ekonomi itu harus memperkuat kapasitas warga, memperluas akses pasar dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan besarnya aset dan jaringan ekonomi tidak akan berarti tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Ekonomi yang besar tanpa akuntabilitas akan rapuh. Transparansi, tanggung jawab publik dan pemerataan manfaat harus menjadi bagian dari arsitektur ekonomi NU,” jelasnya.
Persoalan kemandirian ekonomi tersebut kemudian dikaitkan dengan posisi NU terhadap pemerintah. Salah satu penulis buku, Khoiron As Saidany, menegaskan NU boleh bermitra dengan negara, tetapi tidak boleh kehilangan sikap kritis.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,”ujarnya.
Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, bahkan mengingatkan agar kedekatan NU dengan pemerintah tidak membuat organisasi kehilangan independensinya.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” pungkasnya.
Gagasan Imaji NU Masa Depan dengan demikian menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu syarat penting bagi independensi NU. Organisasi tidak cukup hanya memiliki basis massa besar, tetapi harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang membuat warganya semakin berdaya.
Pesantren, UMKM, koperasi, petani, filantropi dan jaringan digital dinilai dapat menjadi mesin ekonomi baru NU. Jika dikelola secara profesional dan akuntabel, kekuatan tersebut berpotensi menjadi basis material bagi kemandirian organisasi.
Aras menegaskan, NU yang kuat bukan hanya NU yang memiliki pengaruh sosial dan politik, tetapi juga NU yang mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri.
“NU yang mandiri secara organisasi harus diperkuat oleh warga yang semakin mandiri secara ekonomi. Karena khidmah yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan yang kuat, ekonomi yang produktif dan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (Ag4ys)
